2. Anies ajak anak muda melakukan pengawasan dana desa

Anies Baswedan saat menjawab langsung pertanyaan dari anak-anak muda Medan (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Tak hanya soal penyandang disabilitas, Anies juga menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang berasal dari desa terpencil yang mengeluh tentang pemaksimalan dana desa.

"Dana desa ini pengaturannya terlalu kaku oleh pemerintah pusat, seolah desa itu kebutuhannya sama dan bisa diseragamkan. Harus ada mekanisme musyarawah untuk pemanfaatan dana desa oleh masyarakat. Kemudian kami berharap anak muda memberi gagasan soal pengawasan, sebab jumlah desa amatlah banyak," ucap Anies.

Dirinya berpendapat jika pendidikan di perguruan tinggi biayanya amat mahal. Hal ini membuat ada keluarga yang merasa berat jika harus membayar kuliah.

"Keluarga miskin mungkin terbantu dengan adanya program beasiswa. Namun, yang kasihan itu keluarga menengah. Nah, kita ingin masuk di keluarga menengah ini agar memiliki kesetaraan," ujarnya.

Anies memberi solusi bagaimana menghadapi masalah ini. Salah satunya ialah dengan memberikan anggaran yang besar bagi pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus memberi anggaran yang besar bagi pendidikan tinggi. Pemerintah juga harus berhenti memandang anggaran pendidikan sebagai biaya. Pemerintah harus memandang sebagai investasi. Karena kalau dipandang begitu pemerintah akan mau mengeluarkan anggaran yang banyak untuk keuntungan yang lebih besar," jawabnya.

3. Anies sebut masalah pelecehan seksual di lingkup sekolah jarang dianggap sebagai urusan pendidikan

Konferensi pers Anies Baswedan di Pos Block (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Sebab rekam jejaknya yang pernah menjabat sebagai menteri pendidikan, Anies juga banyak dicecar banyak pertanyaan dalam ranah pendidikan. Selain biaya kuliah yang mahal, Anies juga ditanyai pendapatnya soal solusi menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

"Tiap sekolah harus bentuk unit pencegahan kekerasan seksual. Yang terdiri dari unsur guru, ahli psikologi, orang tua, masyarakat, sampai siswa itu sendiri. Dan harus dituliskan dengan jelas di papan siapa contact personnya, nomornya berapa, dan lain-lain. Sehingga mereka tahu bisa melapor kemana," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti dunia pendidikan yang dianggapnya kurang menganggap krusial penanganan kekerasan seksual ini. Anies berharap dunia pendidikan di Indonesia dapat melihat hal tersebut sebagai urusan pendidikan.

"Nyatanya urusan ini tidak dianggap urusan pendidikan, sehingga tak disiapkan unitnya. Ketika terjadi masalah, anda tidak bisa tahu siapa yang bertanggung jawab. Dengan cara seperti yang seperti saya sebutkan tadi, insyaallah korban bisa melapor dan mendapatkan perlindungan," pungkasnya.