Dicecar Bobby Soal Banjir, Akhyar: Ibu Kota yang Ada Presiden Aja Kena
Medan, IDN Times - Debat panas terjadi pada salah satu sesi Debat terakhir Pilkada Medan 2020, Sabtu (5/12/2020). Salah satunya persoalan banjir yang belakangan melanda Medan dan sekitarnya, Jumat (4/12/2020).
Paslon nomor urut 2, Bobby Nasution menilai jika ada yang tidak sinkron antara koordinasi Pemerintah Kota Medan dan Karo terkait banjir parah tersebut.
"Kegagalan yang saya rasakan dan masyarakat kota Medan saat ini. Kolaborasi Medan dan Kabupaten Karo. Bencana banjir yang kita alami 4 Desember lalu. Bagaimana ke depannya kira-kira strategi untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten setempat dan provinsi serta nasional?," tanya Bobby kepada Akhyar Nasution.
1. Akhyar gak terima dengan tudingan gagal berkoordinasi dengan Pemkab Karo
Akhyar yang berstatus petahana sebagai Wakil Wali Kota Medan dan selanjutnya Plt Wali Kota Medan tak terima dengan tudingan itu. Menurutnya persoalan banjir gak hanya persoalan kota Medan.
"Komunikasi pemerintah kota Medan dengan Karo itu sangat tidak benar. Apa dasarnya saudara menyatakan itu gagal. Banjir yang terjadi kemarin, melanda berbagai daerah mulai dari Sergai, Tebing, Deli Serdang, Binjai, hingga Medan," kata Akhyar.
2. Akhyar singgung banjir merupakan siklus tahunan
Akhyar juga menyinggung soal banjir yang merupakan siklus alam tahunan."Secara ilmu siklus hidrologis, ada banjir 10 tahunan. Alam teratur mengalami siklik. Ada banjir sampai 100 tahun. Di sini kami sampaikan bahwa sudah dibuat dan sudah berfungsi yang namanya Medan Floodway Control. Kalau gak ada itu, mungkin lebih banyak air masuk ke Medan. Sebagian dibuang ke Sungai Denai. Tapi debit air sangat tinggi," bebernya.
"Masalah banjir bukan masalah kota Medan saja. Ibu kota RI yang ada presiden juga banjir. Semua pihak harus bekerja sama dengan baik," katanya.
3. Soal banjir Rob, Akhyar juga minta realisasi janji presiden
Selanjutnya Bobby kembali mempertanyakan soal tanggul untuk mengantisipasi banjir Rob yang kerap terjadi di Medan Belawan. "Banjir ini bukan hanya luapan sungai. Penanganan banjir rob sudah diajukan ke pusat kenapa tidak direspon?," tanya Bobby.
"Semua Sungai dan anak sungai berada di Balai Wilayah Sungai (BWS). Kalau ada katel yang hilang itu harta pemerintahan dalam hal ini kementerian PUPR. Penanganan sungai penanganan pemerintah PUPR. Apalagi jika melewati batas pemerintahan kota. Rob itu adalah sebuah fenomena dan gejala alam. Pemko Medan sudah mengajukan beberapa kali 2018 kepada langsung presiden. Sampai sekarang tidak ada realisasinya. Masyarakat Belawan dan Marelan menunggu realisasi janji penanganan Rob kota Medan," pungkasnya.
