TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumut

Gagalkan Omnibus Law, Besok Massa AKBAR Sumut akan Kepung Gedung DPRD

AKBAR: Omnibus Law hanya jadi karpet merah investor

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law, Kamis (16/7/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Verified
Prayugo Utomo

Medan, IDN Times – Penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja mulai bergema di Medan. Massa dari Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatra Utara (AKBAR Sumut) akan melakukan unjuk rasa besar-besaran, Kamis (8/10/2020).

Seribuan massa dari elemen buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, mahasiswa dan para pegiat akan turun mengepung DPRD Sumut. Mereka menuntut DPRD Sumut berani bersuara untuk menolak Omnibus Law yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Mereka juga terus mengumpulkan massa untuk memaksimalkan unjuk rasa.

AKBAR Sumut memang rutin menggelar unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law. Bagi merek, seabrek aturan yang dibahas dengan waktu kilat itu tidak berpihak kepada rakyat.

“Sejak pekan lalu kami sudah lakukan konsolidasi di organisasi sektor rakyat. Dan sampai saat ini kita sudah mengumpulkan 25 organisasi. Kita bersepakat akan turun ke jalan untuk menggagalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law,” ujar Martin Luis, Koordinator Akbar Sumut disela diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Buruh Medan Tidak Demo Tolak Omnibus Law Hari Ini, Ini Alasannya!

1. Omnibus Law Cipta Kerja hanya menjadi karpet merah investor

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law, Kamis (16/7/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kata Martin, penolakan itu bukan tanpa alasan. Begitu banyak pasal di dalam Omnibus Law yang sama sekali tidak berpihak kepada hak-hak rakyat.

Mereka terus menyuarakan penolakan. Bagaimanapun, Omnibus Law harus digagalkan.

“Secara prinsip, dari segala aspek, kami sangat menolak semua isi dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Karena yang kami yakini dan sudah kami pelajari, Omnibus Law ini sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Hanya memberikan karpet merah bagi investasi untuk mengeruk dan menindas rakyat Indonesia,” ujar Martin.

2. AKBAR Sumut mengutuk kekerasan aparat terhadap massa di berbagai daerah

Ilustrasi penyiksaan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Akbar Sumut juga menyoroti soal aksi represifitas aparat keamanan dalam penanganan massa penolak Omnibus Law di sejumlah daerah. Ini menunjukkan pemerintah tidak lagi memberikan kesempatan kepada rakyat yang menyuarakan hak-haknya.

“Saat rakyat bergerak untuk menggagalkan omnibus law, justru pemerintah melalui aparat keamanan menghalang-halangi niat rakyat menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Sorotan mereka, kekerasan itu memakan korban. “Ini sangat kita kutuk dan kecam keras karena telah menghalang-halangi rakyat. Dengan segala risiko kami dari AKBAR Sumut siap untuk turun dan siap semua konsekuensinya,” ujarnya.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Buruh di Sumut akan Mogok Kerja Sampai 8 Oktober

Topik:
buruh
omnibus law
ruu cipta kerja
Demo
Berita Terkini Lainnya

Dapur Arang Bakau Langkat Digerebek, Cukong Diburu

28 Kasus Pencurian Prasarana Jalur Kereta di Sumut 6 Bulan Terakhir

Kabur Pakai Perahu, Perampok Spesialis Gelang Ditangkap saat Tidur

SPMT Resmi Operasikan 8 Terminal Baru dari Aceh hingga NTB

Pemko Medan Segera Keluarkan Izin Bangunan Menara Masjid Agung

Cerita Kartika Keliling Cari STB di Medan agar Orangtua Bisa Nonton TV

Alfamart Meriahkan Hari Anak Nasional Bersama 1.000 Anak di Medan

Cuaca Hari Ini 2 Agustus 2023: Medan Hujan Sedang Siang dan Sore Hari

Siaran Analog ke Digital Sempat Bikin Bingung Warga di Langkat

Petani Langkat Dilatih untuk Menghasilkan Produk Sawit Berkualitas