Tolak Omnibus Law, Buruh di Sumut akan Mogok Kerja Sampai 8 Oktober
Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat turun ke jalan tolak Omnibus Law. (IDN Times/Bagus F)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Penolakan terhadap Omnibus Law semakin menggema setelah disahkan pada Senin (5/10/2020). Di Sumatra Utara elemen buruh juga melakukan mogok kerja massal.
Aksi mogok salah satunya dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH menyampaikan aksi hari ini di pusatkan di depan depan pabrik perusahaan yang ada di beberapa kabupaten kota, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai , Labuhanbatu
"Cuma dua organisasi buruh yakni FSPMI dan SPN yang aksi, yang lain sepertinya tidak bergerak bersama, jadi hanya anggota kita yang ada di sekitar 40 perusahaan tadi yang bergerak,” ujar Willy dalam keterangan resminya, Selasa (6/10/2020).
1. Aksi buruh mendapat intimidasi supaya batal dilakukan
Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat turun ke jalan tolak Omnibus Law. (IDN Times/Bagus F)Kata Willy , pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memang dipaksakan. Selain itu, unjuk rasa penolakan Omnibus Law mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak. Ada indikasi soal upaya menggagalkan aksi buruh di Sumut.
“Kami tetap pada pendirian, dengan tetap melakukan Penolakan Omnibus Law Karena kami anggap itu merampas hak buruh secara terang terangan,” ungkapnya.
Bagi Willy Omnibus Law akan membuat buruh semakin tertindas. UU Cipta Kerja ini dianggap semakin tidak memanusiakan buruh. “Setelah zaman Belanda hak normatif buruh terus ditingkatkan, justru di era presiden Jokowi hak buruh dikebiri terang-terangan, bahkan di hapus nama UU Ketenagakerjaan menjadi Cipta Kerja,” ungkapnya.
Baca Juga: Buruh Medan Tidak Demo Tolak Omnibus Law Hari Ini, Ini Alasannya!
2. Kaum buruh tidak mendapat perlindungan dalam Omnibus Law
Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat turun ke jalan tolak Omnibus Law. (IDN Times/Bagus F)Omnibus Law bagi FSPMI tak lain merupakan UU untuk pengusaha. Tidak ada lagi perlindungan bagi kaum buruh.
“Upah akan jadi murah, pesangon dikurangi sangat jauh bahkan bisa dikatakan sulit mendapatkannya lagi, outsourcing kontrak kerja seumur hidup, itu artinya UU tersebut melegalkan perbudakan terang terangan, sanksi pidana ketenagakerjaan dihilangkan, Tenaga Kerja Asing (TKA) bebas masuk dan lainnya,” ujar Willy.
3. Buruh di Deli Serdang bentang spanduk protes di depan pabrik
Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat turun ke jalan tolak Omnibus Law. (IDN Times/Bagus F)Aksi buruh juga terjadi di Deli Serdang. Tepatnya di Jalan Medan-Tanjung Morawa, KM 13. Mereka membentangkan spanduk penolakan terhadap Omnibus Law. Mereka juga berorasi.
Sekretaris Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Deli Serdang, Ryan Sinaga mengatakan bahwa aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law pada hari ini mereka lakukan di lebih dari 15 titik.
"Kita melakukan penolakan Omnibus Law yang diputuskan secara sepihak seakan-akan kejar tayang, tanpa memperdulikan kesejahteraan kaum buruh. Kami menyatakan sikap menolak hal tersebut dari pabrik-pabrik kami," ungkapnya.
Baca Juga: Kasus Tagih Utang Istri Polisi Divonis Bebas, Febi Langsung Pingsan
