Abaikan Usulan Pemilihan Ulang, KPU dan Bawaslu Simalungun Dilaporkan

2. KPU dan Bawaslu dianggap lalai menjalankan tugasnya

Indikasi melaporkan KPUD dan Bawaslu, kata Golang Harianja, tidak lepas dari kelalaian, mulai dari tingkat KPPS maupun petugas TPS.

"Pelanggaran ini dinilai masif dan terstruktur. Yang mengetahui siapa yang menggunakan A5, siapa yang tidak layak adalah petugas KPPS," katanya kesal sembari menambahkan bahwa masalah ini bisa saja muncul dari kurangnya Bimbingan Teknis (Bimtek).

Menurut Golang Harianja, tidak ada alasan penyelenggara menolak permintaam saksi parpol soal desakan digelarnya PSU karena para saksi dari empat parpol telah dilengkapi dengan bukti-bukti.

"Tidak ada alasan soal kurangnya bukti karena memang bukti kita kan lengkap. Makanya kita mengadukan ke Bawaslu ke DKPP dan nanti lanjut ke MA," jelasnya.

3. KPUD dan Bawaslu menolak PSU diduga ada kepentingan

Sebagaimana diketahui, kata Golang Harianja, warga yang memunculkan masalah adalah pemilih DPK yang berasal dari Jambi, Pematangsiantar, Jakarta, Tapanuli dan daerah lainnya.

Tidak sinkronnya data sebanyak 199 suara sudah diketahui PPK dan KPPS. Saat protes di rapat pleno dilakukan saksi parpol, PPK dan KPPS mengaku akan meminta petunjuk dari masing-masing pimpinannya.

"PPK dan KPPS mengatakan akan meminta petunjuk dulu dari pimpinan masing-masing. Tapi mereka rapat dan malah melanjutkan hasil pleno tanpa memberikan alasan kepada kita. Kita menyimpulkan saat itu mereka menolak PSU. Disinilah muncul pelanggarannya. Kalau mereka memang jujur dan adil tanpa embel-embel pasti mereka serukan PSU," terangnya.