Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Tahun 2028 LPS Akan Aktivasi Program Penjaminan Polis Asuransi

Indah Permata Sari
Tahun 2028 LPS Akan Aktivasi Program Penjaminan Polis Asuransi
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba (Dok. LPS I Medan)
  • LPS akan mengaktifkan Program Penjaminan Polis (PPP) pada Januari 2028 untuk melindungi pemegang polis asuransi jiwa dan umum serta memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi.
  • Desain PPP diusulkan memiliki mandat risk minimizer sesuai UU P2SK, dengan fokus pada perlindungan maksimal bagi nasabah dan peningkatan stabilitas industri asuransi nasional.
  • Sejak 2011 hingga 2025, ada 25 perusahaan asuransi dicabut izinnya dan 17 di antaranya gagal, mendorong LPS menyiapkan PPP agar hak pemegang polis tetap aman.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
2011–2025

Ferdinan mengungkapkan bahwa selama periode ini terdapat 25 perusahaan asuransi di Indonesia yang dicabut izin usahanya, dengan 17 di antaranya mengalami kegagalan dan 8 lainnya ditutup karena restrukturisasi atau kebijakan bisnis.

2011–2024

Secara global tercatat 428 kasus kegagalan perusahaan asuransi di dunia sepanjang periode ini, menjadi perbandingan bagi kondisi industri asuransi Indonesia.

2020

Rasio aset asuransi terhadap produk domestik bruto di Indonesia tercatat sebesar 4,6 persen menurut data yang disampaikan Ferdinan.

Tahun 2023

Survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) menunjukkan mandat penjaminan polis berbeda-beda di tiap negara, antara lain paybox, paybox plus, loss minimizer, dan risk minimizer.

3/5/2026

LPS menggelar Media Gathering di Medan. Ferdinan D. Purba menjelaskan pentingnya Program Penjaminan Polis (PPP) dan rencana aktivasi program tersebut pada Januari 2028.

Januari 2028

LPS dijadwalkan mulai mengaktivasi Program Penjaminan Polis (PPP) untuk pemegang polis asuransi jiwa dan umum sebagai langkah perlindungan serta peningkatan kepercayaan industri asuransi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan rencana aktivasi Program Penjaminan Polis (PPP) pada Januari 2028 untuk memberikan perlindungan bagi pemegang polis asuransi jiwa dan umum di Indonesia.
  • Who?
    Pernyataan disampaikan oleh Ferdinan D. Purba, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, didampingi Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dalam kegiatan Media Gathering.
  • Where?
    Kegiatan penyampaian informasi berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, dan dihadiri sekitar 30 media daerah dari wilayah tersebut.
  • When?
    Pemaparan dilakukan pada Minggu malam, 3 Mei 2026. Aktivasi program dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2028 sesuai rencana LPS.
  • Why?
    Program ini bertujuan melindungi hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
  • How?
    LPS menyiapkan desain PPP dengan mandat risk minimizer sesuai UU P2SK, mencakup pengaturan kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, batas penjaminan, dan kontribusi perusahaan asuransi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
LPS mau bikin program baru namanya Penjaminan Polis di tahun 2028. Program ini buat jaga orang yang punya asuransi supaya uangnya aman kalau perusahaan asuransinya gagal. Pak Ferdinan bilang ini penting biar orang makin percaya sama asuransi. Sekarang LPS lagi siapin semuanya biar nanti bisa jalan dengan baik.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Rencana aktivasi Program Penjaminan Polis oleh LPS pada 2028 menunjukkan langkah konkret menuju perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang polis dan peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Melalui persiapan matang, mandat komprehensif, serta kolaborasi dengan media daerah, inisiatif ini mencerminkan upaya serius memperkuat stabilitas dan literasi keuangan masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba mengatakan pada Januari 2028 LPS akan mulai mengativasi Program Penjaminan Polis (PPP). Berlaku untuk Pemegang Polis Asuransi Jiwa dan Umum.

Hal ini merupakan mandat strategis yang diberikan kepada LPS yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi pemegang polis asuransi.

Menurut Ferdinan, adanya penjaminan terhadap polis asuransi, tidak hanya memberikan kepastian bagi pemegang polis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan penetrasi asuransi di masyarakat.

“Industri asuransi memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh di Indonesia. Per 2020, rasio aset asuransi di Indonesia terhadap produk domestik bruto masih berada di angka 4,6 persen sehingga penjaminan polis asuransi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini”, jelas Ferdinan dalam kegiatan Media Gathering LPS di Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu (3/5/2026) malam.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution dan dihadiri oleh sekitar 30 media daerah di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan sinergi sekaligus dukungan LPS dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kanal media di daerah.

1. PPP menopang kepercayaan nasabah asuransi

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba (Dok. LPS I Medan)

Lebih lanjut, Ferdinan mencontohkan Amerika Utara dan Eropa sebagai kawasan dengan jumlah kegagalan terbesar di dunia, namun tetap mampu mendominasi pasar asuransi global dengan dukungan keberadaan lembaga penjamin polis.

“Jangan terkecoh dengan kasus kegagalan perusahaan asuransi, karena yang utama adalah bagaimana proteksi terhadap kepentingan pemegang polisnya”, tutur Ferdinan.

Melihat pentingnya PPP dalam menopang kepercayaan nasabah asuransi, saat ini LPS sedang mempersiapkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, menentukan skema PPP merupakan suatu tantangan tersendiri sebab setiap negara memiliki keunikan profil industri dan faktor penentu yang berbeda.

“Berdasarkan survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) tahun 2023, mandat penjaminan polis asuransi di setiap negara berbeda-beda, antara lain: paybox, paybox plus, loss minimizer, dan risk minimizer.” ungkap Ferdinan.

2. Momentum untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba (Dok. LPS I Medan)

Sesuai dengan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), desain PPP yang nantinya diselenggarakan oleh LPS diusulkan untuk mendapatkan mandat yang paling komprehensif, yaitu risk minimizer.

Usulan mandat risk minimizer dalam UU P2SK tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan proteksi yang maksimal bagi pemegang polis.

Di samping mengatur pelaksanaan mandat kewenangan LPS dalam penyelenggaraan PPP, terdapat hal-hal lain yang juga dipersiapkan LPS. Misalnya, terkait kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, nominal limit penjaminan, dan skema kontribusi dari perusahaan asuransi.

“Namun satu hal yang pasti, penyelenggaraan PPP adalah momentum untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Untuk itu, kami akan siapkan aktivasi program tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kepercayaan, melindungi pemegang polis, dan memastikan stabilitas industri ke depan”, tutup Ferdinan.

3. Sebanyak 17 perusahaan asuransi di Indonesia alami kegagalan

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba (Dok. LPS I Medan)

Ferdinan mengungkapkan bahwa sejak 2011 hingga 2025 terdapat 25 perusahaan asuransi di Indonesia yang dicabut izin usahanya. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 perusahaan benar-benar mengalami kegagalan, sementara 8 lainnya ditutup karena restrukturisasi atau kebijakan bisnis, bukan semata-mata bangkrut.

Secara jenis, kegagalan terjadi pada 9 asuransi jiwa dan 8 asuransi umum. Meski demikian, jika dibandingkan global, angka kegagalan di Indonesia masih relatif kecil—di dunia tercatat 428 kasus kegagalan perusahaan asuransi sepanjang 2011–2024.

Untuk mengurangi risiko bagi nasabah dan menjaga stabilitas sektor keuangan ini lah LPS sedang menyiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berlaku Januari 2028.

Skema ini bertujuan memastikan jika perusahaan asuransi gagal, hak pemegang polis tetap terlindungi dan proses penyelesaiannya lebih tertib, seperti yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.

Editor’s Picks
4 Pembunuh IRT Lansia di Pekanbaru Ditangkap di Aceh Tengah dan Binjai
Topics
LPSLembaga Penjamin SimpananPolisAsuransi

Editorial Team

EditorArifin Al Alamudi

Tonton lebih seru di