Menanti Aksi Nyata Pemprov Sumut Menindak Tambang Ilegal

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah melakukan konsolidasi internal sebelum menjalin kerja sama resmi dengan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) bersama kepolisian dan kejaksaan untuk mendukung pengawasan aktivitas pertambangan di daerah.

“Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kita berencana untuk membuat MoU dengan APH yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumut,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Dedi, keterlibatan aparat penegak hukum dibutuhkan agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Sumut beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi,” katanya.

Selain menggandeng aparat penegak hukum, Pemprov Sumut juga berencana meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pihak terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan sektor pertambangan.

Dedi menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah strategis agar upaya pengawasan tidak berhenti pada pemantauan semata, tetapi juga diikuti penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan. Pemprov Sumut juga mengingatkan seluruh pelaku usaha pertambangan agar mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, dan kaidah pengelolaan lingkungan guna mencegah dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.