LBH Medan Desak Revisi UU Peradilan Militer Usai Putusan Mahkamah Konstitusi

Direktur LBH Medan Irvan Saputra dalam keterangan resminya menyatakan pemerintah dan parlemen tidak lagi memiliki alasan untuk mengulur waktu revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 (Kamis, 15/10/2026). Perubahan undang-undang ini dinilai mendesak demi menjamin keadilan bagi warga sipil yang menjadi korban kekerasan aparat militer.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MK menyatakan aturan peradilan militer saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Regulasi tersebut otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat apabila tidak diperbaiki oleh Presiden dan DPR dalam batas waktu dua tahun sejak putusan dibacakan.

Pokok revisi yang diperintahkan MK mengatur pemindahan yurisdiksi peradilan bagi anggota militer yang melakukan kejahatan di luar urusan kemiliteran. "Jika Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di Peradilan Umum (Tunduk Pada Peradilan Umum)," tulis kutipan amar putusan MK dalam siaran pers LBH Medan (Kamis, 15/10/2026). Selain menuntut langkah cepat pembentuk undang-undang,

“Koalisi masyarakat sipil juga menagih kepatuhan pucuk pimpinan militer terhadap putusan konstitusi ini. Panglima TNI wajib patuh atas putusan Mahkamah Konstitusi dan menghentikan segala impunitas terhadap anggota TNI," tegas Irvan, Jumat (16/10/2026).

Perintah revisi kepada Presiden dan DPR ini didasari atas empat pertimbangan hukum majelis hakim MK terhadap kelemahan aturan lama (Kamis, 15/10/2026). Pertama, Pasal 9 UU Peradilan Militer dan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak memuat batasan rinci mengenai frasa tindak pidana.

Ketidakjelasan serupa juga ditemukan saat disandingkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer. Kedua, regulasi pengganti UU Nomor 5 Tahun 1950 tersebut dinilai terlalu berorientasi pada status subjek pelaku militer sehingga definisi pidana umum dan pidana militer wajib dipisahkan.

Pertimbangan ketiga menyangkut masalah kemandirian pengadilan saat mengadili prajurit TNI pelaku kejahatan umum. Selama ini, penunjukan dan pengisian jabatan hakim militer masih berada di bawah wewenang Panglima TNI dan belum mengikuti sistem peradilan satu pintu. Oleh sebab itu, MK memerintahkan Presiden dan DPR menyusun ketentuan baru yang menempatkan kelembagaan Peradilan Militer sepenuhnya di bawah naungan Mahkamah Agung (MA).

Persoalan keempat yang harus dibenahi melalui revisi undang-undang adalah kerentanan peradilan militer dalam memelihara kekebalan hukum atau impunitas. Sistem peradilan militer saat ini dinilai masih mengutamakan tiga prinsip internal, antara lain: asas kesatuan komando, asas tanggung jawab terhadap bawahan, dan asas kepentingan militer. Majelis hakim berpendapat ketiga asas tersebut memicu risiko struktural yang menghambat jalannya proses peradilan yang mandiri, tidak memihak, dan adil.

Gugatan uji materiil yang berujung pada perintah revisi undang-undang ini diajukan oleh dua keluarga korban kekerasan aparat, yakni Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu (Kamis, 15/10/2026). Keduanya hadir langsung mendengarkan pembacaan putusan di MK bersama kuasa hukum dari Tim Supremasi Sipil, antara lain; LBH Medan, Imparsial, Themis, dan KontraS. Lenny merupakan ibu kandung dari MHS, seorang anak yang tewas akibat dianiaya prajurit TNI. Dalam perkara kematian anak tersebut, prajurit TNI bernama Riza Pahlevi dijatuhi vonis 10 bulan penjara.

Pemohon kedua, Eva Meliani, adalah putri dari jurnalis bernama Rico Sempurna Pasaribu yang tewas akibat rumahnya dibakar. Insiden pembakaran itu turut menewaskan tiga anggota keluarga lainnya, antara lain; ibu, adik, dan anak kandung Eva. Peristiwa tersebut terjadi setelah Rico menulis berita mengenai bisnis perjudian yang diduga dikelola oleh prajurit TNI berinisial Koptu HB.

LBH Medan memaparkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tiga terdakwa sipil dalam perkara kematian keluarga Rico (Kamis, 15/10/2026). Namun, Koptu HB yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut belum menjalani proses hukum hingga putusan uji materiil ini dibacakan.

“Ketidakadilan proses hukum di peradilan militer inilah yang mendasari tuntutan kepada Presiden dan DPR agar segera merombak UU Nomor 31 Tahun 1997,” pungkas Irvan.