Korupsi Jasa Layanan Kapal, Kantor Pelindo dan KSOP Dumai Digeledah

Dari penggeledahan itu, Zikrullah melanjutkan, tim jaksa penyidik melakukan penyitaan barang bukti, yakni sejumlah dokumen penting dan barang elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. 

"Penyitaan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti. Barang bukti itu selanjutnya akan dianalisis oleh tim penyidik," lanjutnya.

Berdasarkan data yang dirangkum IDN Times, adapun korupsi yang dimaksud yakni, pelaksaan jasa layanan kapal di perairan wajib pandu Kelas I Dumai Tahun Anggaran 2015-2025. Dimana, status kasus tersebut, sudah ditingkatkan, dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasus ini telah melalui proses panjang di tahap penyelidikan sejak Februari 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. Dalam tahap tersebut, tim Jaksa penyelidik mendalami dugaan penyimpangan pelaksanaan jasa pandu dan tunda pada perairan wajib pandu Kelas I Dumai untuk periode 2015 hingga 2025.

Dalam proses penyelidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, yang berasal dari Kantor KSOP, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pelaksana pandu dan tunda, serta Distrik Navigasi.

Selain itu, tiga orang ahli juga telah dimintai pendapat untuk mendukung proses pendalaman perkara, yakni dari keselamatan pelayaran, lalu lintas laut, dan kenavigasian,.

Adapun objek pengusutan, yaitu pelaksanaan pelayanan jasa pandu dan tunda pada perairan wajib pandu Kelas I Dumai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki izin pelimpahan dari Kementerian Perhubungan.

Zikrullah menerangkan, saat ini tim jaksa penyidik masih terus bekerja mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

"Kami memastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan dan akuntabel. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara resmi kepada publik," terangnya.

Zikrullah juga menegaskan bahwa Kejati Riau berkomitmen penuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Provinsi Riau.

"Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Kejati Riau dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi," tegasnya.

Dengan telah ditingkatkannya perkara ke tahap penyidikan, Kejati Riau kini fokus mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dalam sektor jasa layanan kapal tersebut.