Jadi Tersangka, Eks Kadis Pertanian Binjai Merasa Dikriminalisasi

Atas penetapan tersangka yang kini disandangnya, RG mengatakan, jika dirinya tidak pernah merugikan negara sedikitpun. Sebab, seluruh kegiatan yang menjeratnya seluruhnya ada tertuang di APBD. Sehingga dirinya berani memuat kontrak yang dinilai fiktif 'bodong' oleh jaksa. 

"Saya tidak rugikan negara. Seluruh kegiatan itu ada, tapi anggaran 7,5 sesuai draf dari kemenkeu untuk dinas pertanian digeser oleh Walikota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Makanya uang itu tidak ada, sehingga saya yang bayar pakai dana pribadi," jelas RG dengan nada lirih. 

Ia mengklaim, jika selama ini sudah berbuat dalam pengusulan awal hingga terkucurnya anggaran DIF.  Bahkan, dirinya mengaku atas jasanya ini sempat mendapat apresiasi dari Walikota Binjai Amir Hamzah. Setelah anggaran turun, ia merasa dijolimi dan dikriminalisasi hingga kini berstatus tersangka.

RG mengatakan, pengusulan awal pada tahun 2023 silam anggaran DIF itu sebesar Rp 15 Miliar. "Permohonan pengusulan saya bawa bersama Asisten II Joko, tertuang jelas semua penggarannya ke dinas mana saja dan besaran anggaran. Permohonan itu juga langsung ditandatangani Walikota Amir Hamzah," ungkap RG.

"Anggaran digeser, hingga dinas pertanian hanya mendapat Rp 500 juta. Jadi kegiatan yang sudah saya kerjakan saya bayarkan pakai uang saya pribadi, mana yang fiktif? Jelas uangnya ada, tapi tidak diparkirkan (digeser) dan akhirnya tidak sesuai perencanaan yang dimohonkan," timpal RG.

Uang itu semua ditegaskan dia, digeser ke dinas PU dan Tarukim. Semua rekening masuk bukti trasfer dana pusat (DIF) disamarkan. "Itu bayar hutang pengerjaan tahun berapa? Boleh rupanya anggaran tahun 2023 dibayarkan pakai anggaran 2024? Coba kalian cek, berani mereka terbuka? Ini sudah kriminalisasi, saya yang jadi tumbal," tegas RG, sembari mengaku tengah mengambil langkah hukum guna membersihkan namanya.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Binjai Iwan Setiawan mengaku, tidak ada kaitan antara dugaan korupsi pembuatan kontrak fiktif dengan dana insentif fiskal (DIF). Ia menjelaskan, jika ini merupakan dua kasus yang berbeda. "Tidak ada korelasi antara pembuatan kontrak fiktif dengan  DIF," terang Iwan Setiawan didampingi jajaran ketika memggelar konprensi pers.

Bahkan sebelum RG, ditetapkan tersangka dalam kasus pembuatan kontrak fiktif. Ia selalu mengingatkan kepada unit pidsus untuk mengecek Time Line (Linimasa) kedua kasus yang mereka tangani. "Berulang kali saya ingatkan kasi pidsus untuk time line. Tapi memang tidak ada korelasi dengan DIF," terang Iwan, bertanya kepada kasi pidsus.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kasus DIF yang dihentikan sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor 2793 tertanggal 23 Desember kembali dibuka. "Awalnya saya sangat semangat melirik dugaan korupsi DIF. Karena jika ini terbongkar, ini merupakan sebuah prestasi bagi saya. Apa lagi anggaran cukup pantastis mencapai 20,8 Milliar," terang Iwan. 

Unruk iru, Iwan mengajak media atau siapun yang memiliki data DIF, untuk sama-sama membedah kasus ini agar terbuka secara terang benerang. "Ayo, jika ada temen-temen atau siapapun memahami dan miliki data kita buka kembali lagi kasus DIF. Saya akan maju tanpa ada beban dan tidak ada tekanan dari siapun jika kasus DIF ini dibongkar," tegas Iwan, sembari mengklaim jika dimasa nya kasus ini naik dari penyelidikan (lid) ke tahap penyidikan (dik).