Imigrasi Medan Amankan 7 WNA dan 31 WNI Pelaku Jaringan Love Scamming

Dari seluruh lokasi operasi, petugas menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 120 unit telepon seluler, 55 unit komputer, 7 laptop, 48 papan tik (keyboard), 7 dokumen perjalanan yang masih berlaku, serta puluhan perangkat keras pendukung lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, sindikat ini memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan Threads, untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial.

Menariknya, secara spesifik para pelaku menargetkan para pria berkebangsaan Jepang sebagai korban.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan, imigrasi tidak akan memberikan ruang bagi warga asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun memanfaatkan wilayah Indonesia untuk aktivitas ilegal.

Senada dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Parlindungan menyatakan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen dalam menutup ruang gerak kejahatan transnasional. Fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat bersama aparat penegak hukum secara terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Medan Uray Avian menjelaskan, Kantor Imigrasi Medan telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RRT dan Vietnam untuk mendeportasi ketujuh WNA tersebut serta mengajukan pencekalan selama 10 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Saat ini, penanganan perkara masih terus dikembangkan secara intensif bersama Polda Sumatera Utara, termasuk melacak keberadaan orang asing lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan ini.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui penerapan selective policy serta semangat “Imigrasi untuk Rakyat”.

"Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan semangat 'Imigrasi untuk Rakyat'. Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat tanpa kompromi guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara dari segala bentuk kejahatan transnasional," pungkas Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.