Hak Guru PPPK di Korupsi, 2 Pejabat Disdikbud di Riau Jadi Tersangka

Diterangkan Firdaus, dalam kasus tersebut, telah ditemukan kerugian keuangan negara sebanyak Rp1.477.204.125.

"Dari hasil penyidikan, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.477.204.125," terang Firdaus.

Dalam proses penyidikan, tim jaksa penyidik Pidsus juga menyita uang tunai sebesar Rp763 juta. Uang itu disita dari tersangka MA.

"Selain itu, sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara turut diamankan sebagai barang bukti," ucap Kepala Kejaksaan Negeri Rohil itu.

Berdasarkan data yang diterima IDN Times, pada bulan November hingga Desember 2025, Disdikbud Kabupaten Rohil telah melakukan pencairan anggaran TPP. Uang tersebut seharusnya untuk 2.138 guru PPPK jenjang SD dan SMP di kabupaten tersebut.

Namun, hak ribuan guru penerima untuk dua bulan tersebut tidak diterima sebagaimana mestinya. Atas hal itu, tim jaksa penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Rohil menduga, dana TPP yang telah dicairkan itu, dinikmati oleh oknum tertentu, yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Firdaus menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap tindak pidana korupsi dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, berintegritas, serta akuntabel.

"Upaya pemberantasan korupsi merupakan bentuk perlindungan terhadap keuangan negara dan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan," tegasnya.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, kedua pejabat Disdikbud Kabupaten Rohil itu langsung dilakukan tindakan penahanan badan. Keduanya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Tersangka MA dan Y ditahan selama 20 hari kedepan," pungkas Firdaus.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Uu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.