Digusur Perusahaan Sawit, Petani Padang Halaban Terpaksa Tinggal di Masjid

Pagi itu, Selamat masih menjalani pagi dengan biasa. Namun, ketenangan berubah ketika 21 Alat Berat tiba di permukiman mereka.

“Belum sempat bersiap, alat berat langsung merubuhkan,” katanya.

Dia berkata tak ada pembacaan resmi putusan sebelum pembongkaran dilakukan. Mereka juga menyebut ratusan aparat keamanan-diperkirakan lebih dari 600 personel gabungan-dikerahkan di lokasi.

Mereka sempat melawan hingga pihak petani mengalami luka-luka. Karena daya tak punya, mereka terpaksa mundur. Ditengah itu, anak-anak menangis menyaksikan hunian mereka diratakan dengan tanah.

Saat yang bersamaan, kata Selamat, mereka kini telah kehilangan 83,5 hektar lahan pertanian yang biasa mereka kelola untuk biaya sekolah anak hingga kebutuhan keluarga.

Ia juga menyebut, kawasan yang kini dikelilingi perkebunan sawit dulunya terdiri dari enam desa: Panigoran, Sidomulyo, Aek Korsik, Karanganyar, Punggurdor, dan Kartosentono. Kini wilayah administratif menyusut menjadi tiga desa di sekitar Padang Halaban.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar rumah yang dirubuhkan, melainkan hilangnya ruang hidup yang diwariskan turun-temurun.

“Kalau tuntutan kami sederhana saja kembalikan tanah itu. Tidak ada tuntutan lain,” kata dia.

Dalam siaran pers tertanggal 20 Februari 2026, koalisi masyarakat sipil menyebut eksekusi tersebut terindikasi cacat hukum karena izin HGU perusahaan disebut telah habis pada 2024.

Mereka juga menyoroti adanya surat dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara yang meminta penundaan penggusuran dua hari sebelum eksekusi dilakukan.

Masjid Ar-Rahman kini oleh petani disebut sebagai “Masjid Reformasi” — bukan karena namanya berubah, melainkan karena di sanalah mereka merumuskan sikap, menyusun donasi, dan menjaga solidaritas.

Hingga kini, warga mengaku belum ada upaya paksa untuk mengosongkan masjid. Namun, kata Selamat, beredar kabar bahwa bangunan itu juga berpotensi dieksekusi setelah Lebaran.

“Kalau masjid ini juga digusur, kami tidak tahu lagi mau ke mana,” katanya.

Di tengah keterbatasan logistik, persoalan terbesar menurut warga adalah ekonomi. Tidak ada lagi kebun untuk ditanami, tidak ada rumah untuk kembali. Mereka juga mencoba membuka donasi secara daring untuk bertahan.

Jika malam tiba, masjid menjadi ruang berkumpul sekaligus simbol perlawanan. Sebagian petani yang memilih tinggal di rumah saudara atau yang di luar tetap datang untuk membersamai aktivitas.

Pada malam hari, penerangan mengandalkan lampu dari genset (dompeng) yang hidup jika ada uang membeli bahan bakar.

“Kalau ada patungan beli minyak, hidup lampu. Kalau tidak, ya gelap,” ujarnya.

Sebanyak 14 Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KTPHS, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Pemuda Baru Ranting Kapuk (PEMBARU Kapuk), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), FIAN Indonesia, Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Agrarian Resource Center, Perkumpulan IPT-65, Beranda Rakyat Garuda, KontraS Sumatera Utara, Sawit Watch, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Koalisi Buruh Sawit (KBS) menyatakan tiga sikap dan menuntut:

1. Hentikan penggusuran, pengusiran paksa dan perampasan tanah Kaum Tani Padang Halaban dan segera keluarkan alat berat dari lokasi.

2. Pulihkan kehidupan Petani Padang Halaban serta Ganti Rugi semua kerugian yang diderita Kaum Tani Padang Halaban akibat penggusuran.

3. Berikan Sanksi tegas terhadap PT. SMART.