Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Dari 1.100 SPPG di Sumut Baru 25 Persen Punya Sertifikat

Indah Permata Sari
Dari 1.100 SPPG di Sumut Baru 25 Persen Punya Sertifikat
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak (IDN Times/Indah Permata Sari)
  • Penonaktifan sementara 252 dapur SPPG di Sumatera Utara dijelaskan bukan keputusan mendadak, melainkan hasil mitigasi dan arahan sebelumnya dari pihak terkait.
  • Dari sekitar 1.100 dapur SPPG di wilayah Sumut, baru sekitar 25 persen yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sisanya masih dalam proses pengurusan.
  • Kendala utama penerbitan SLHS adalah kualitas air dan pengelolaan limbah, sehingga setiap dapur diminta menyiapkan instalasi pengolahan limbah sesuai standar kesehatan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
tahun 2025

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi memberikan pengarahan kepada seluruh dapur SPPG agar mengurus izin ke Dinas Kesehatan sebagai langkah mitigasi.

tahun lalu

Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat terkait pengurusan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), dan seluruh SPPG diarahkan untuk menindaklanjutinya.

Senin (9/3/2026)

Donal Simanjuntak menjelaskan bahwa penonaktifan sementara 252 SPPG di Sumatera Utara bukan keputusan mendadak, melainkan hasil dari proses pembinaan sebelumnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Penonaktifan sementara 252 dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara dilakukan berdasarkan surat dari kantor pusat dan bukan keputusan mendadak.
  • Who?
    Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menjelaskan kebijakan tersebut serta kondisi dapur SPPG yang terdampak.
  • Where?
    Kebijakan ini berlaku di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan koordinasi melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan dan Dinas Kesehatan setempat.
  • When?
    Pernyataan disampaikan pada Senin, 9 Maret 2026, setelah surat penonaktifan diterima oleh pihak kantor pelayanan gizi dari kantor pusat.
  • Why?
    Tindakan penonaktifan dilakukan karena sebagian besar dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta belum memenuhi persyaratan pengolahan limbah dan kualitas air.
  • How?
    Dapur yang belum bersertifikat diminta segera mengurus SLHS ke Dinas Kesehatan melalui proses pelatihan, penilaian bangunan, pemeriksaan air dan makanan sebelum dapat kembali beroperasi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Bapak Donal bilang ada banyak dapur gizi di Sumatera Utara yang berhenti dulu kerjanya, ada dua ratus lima puluh dua dapur. Katanya itu bukan tiba-tiba, karena dulu sudah dikasih tahu harus urus surat ke Dinas Kesehatan. Dari seribu lebih dapur, baru sedikit yang punya surat bersih dan aman. Sekarang mereka disuruh perbaiki air dan limbah biar bisa buka lagi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Penjelasan dari BGN Sumut menunjukkan bahwa penghentian sementara 252 dapur SPPG dilakukan dengan perencanaan dan pendampingan yang matang, bukan keputusan mendadak. Upaya mitigasi sejak tahun sebelumnya, pelatihan penjamah makanan, serta dorongan untuk memenuhi sertifikasi higiene dan sanitasi mencerminkan komitmen terhadap peningkatan standar pelayanan gizi dan keamanan pangan di wilayah Sumatera Utara.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) wilayah kerja Provinsi Sumatra Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak menjelaskan terkait 252 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara pada wilayah Sumatra Utara bukan hal yang tiba-tiba. Menurutnya sejak awal dapur sudah diminta memersiapkan segala persyaratan.

"Sesuai surat kantor pusat kami terima perihal penutupan sementara itu sebanyak 252 SPPG se-Sumut. Tentunya, perihal ini bukan tiba-tiba. Tetapi, kita sudah mitigasi di waktu yang lalu, katakanlah tahun 2025 kami sudah memberikan pengarahan kepada seluruh dapur supaya mengurus ke Dinas Kesehatan," jelasnya pada Senin (9/3/2026).

Terkait dapur SPPG yang baru beroperasi, sudah mulai berproses mulai dari pelatihan penjamah makanan itu ada salah satu proses Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kemudian ke Dinas Kesehatan, tindak lanjut, penilaian bangunan, kelayakan, sampel air dan makanan.

"Ini sudah ada sejak tahun lalu,ada surat lagi dari Kementrian Kesehatan perihal pengurusan SLHS dan kita sudah arahkan ke seluruh SPPG. Dulu kamu ada pertemuan rutin sekali seminggu," terangnya.

1. Surat penonaktifan sementara disebutkan tidak secara tiba-tiba

Dapur SPPG Suka Maju 3 Kota Medan (IDN Times/Indah Permata Sari)

Dia juga mengatakan bahwa, surat yang dikeluarkan dengan isi imbauan untuk penonaktifan sementara tidak secara tiba-tiba. "Mereka tidak teliti mengurusnya. Jadi, kemaren itu diusulkan ke koordinator regional namun yang bersangkutan ke Jakarta," ucapnya.

2. Dari 1.100 lebih dapur SPPG yang sudah ada sertifikat baru 25 persen

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak (IDN Times/Indah Permata Sari)

Dia menyebutkan ada 1.100-an dapur SPPG untuk wilayah Sumut, berdasarkan pantauan dari aplikasi yang ada sudah jadi sertifikat masih kecil atau dibawah 25 persen.

"Yang sudah terbit sertifikatnya, tetapi ada juga yang sedang mengurus-urus ke Dinas Kesehatan, sisanya inilah 252 SPPG yang belum sama sekali mengurus," jelasnya.

3. Dapur SPPG juga diminta agar memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik

Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Salah satu kendala terbitnya SLHS, dikatakannya karena ada kondisi kualitas air di daerah. Dia juga minta agar dapur memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik, dikarenakan ini menjadi salah satu syarat di dalam SLHS.

Topics
MBGSPPGsumatra utaraMakan Bergizi GratisUpdate me

Editorial Team

EditorDoni Hermawan

Tonton lebih seru di