Cen Sui Lan Jadi Bupati Terkaya di Kepri, Harta Capai Rp293 Miliar

Tidak hanya nilai, jumlah aset juga bertambah signifikan. Jika pada laporan awal hanya terdapat dua bidang tanah, pada laporan terbaru tercatat sedikitnya 13 bidang tanah dan bangunan, seluruhnya berlokasi di Kota Batam.

Beberapa aset menunjukkan kenaikan nilai yang mencolok. Tanah seluas 2.000 meter persegi yang sebelumnya dilaporkan senilai Rp200 juta, meningkat menjadi Rp20 miliar. Sementara tanah seluas 8.000 meter persegi naik dari Rp750 juta menjadi Rp76 miliar.

Selain itu, muncul sejumlah aset baru berupa tanah dan bangunan dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp1,5 miliar hingga Rp36 miliar per bidang. Seluruh kepemilikan tersebut dicatat sebagai “hasil sendiri”.

Di sisi lain, tidak terdapat catatan utang dalam kedua laporan tersebut. Sementara itu, kas dan setara kas juga meningkat dari Rp162 juta menjadi Rp10 miliar.

Saat dikonfirmasi, Cen Sui Lan menegaskan bahwa laporan LHKPN periodik terbarunya masih dalam proses. “Lagi di proses,” kata Cen Sui Lan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (30/3/2026).

Namun demikian, upaya konfirmasi lebih lanjut terkait lonjakan signifikan kepemilikan tanah dan bangunan dari tahun 2023 ke 2024 tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan hingga berita ini diturunkan.

Sebagai perbandingan, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam laporan periodik 2025 LHKPN mencatat total kekayaan sebesar Rp10.047.196.332. Sementara itu, Bupati Lingga, Muhammad Nizar, memiliki total kekayaan Rp3.261.072.820.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, melaporkan total kekayaan Rp7.090.903.000 dalam LHKPN periodik 2024. Adapun Walikota dan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dalam laporan awal menjabat 2025 mencatat kekayaan sebesar Rp6.910.737.715.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dalam laporan saat masih menjabat anggota DPRD Provinsi Kepri pada 2024 memiliki total kekayaan Rp7.474.231.025.

Hal tersebut membuat posisi Cen Sui Lan menjadi kepala daerah nomor satu dengan harta kekayaan terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau.

Di sisi lain, tidak seluruh kepala daerah di Kepulauan Riau tercatat melaporkan harta kekayaannya dalam basis data publik LHKPN KPK. Nama Bupati Karimun, Iskandarsyah, misalnya, belum ditemukan dalam penelusuran di situs resmi tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, yang hingga kini belum tercantum dalam data publik LHKPN KPK.

Belum diketahui secara pasti penyebab absennya kedua kepala daerah tersebut dalam pelaporan LHKPN. Upaya konfirmasi kepada keduanya masih terus dilakukan, dan akan disampaikan lebih lanjut setelah diperoleh tanggapan resmi.