Krisis BBM di Sumut, Bukti Gagalnya Tata Kelola Energi

LBH Medan menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyatakan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman dan kapasitas penyimpanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pertamina melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga – Subholding Downstream, Fahrougi Andriani Sumampouw, juga menyampaikan bahwa stok BBM masih aman dan distribusi terus dioptimalkan.

Namun, LBH Medan menilai kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda. Masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.

“Perbedaan antara pernyataan pemerintah dengan fakta yang dirasakan masyarakat berpotensi menimbulkan kebingungan publik dan memicu kepanikan pembelian atau panic buying,” ujar Staf Advokat Bidang Sipil dan Politik (Sipol) Richard S. D Hutapea dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

LBH Medan juga menyoroti pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyebut gangguan distribusi BBM di sejumlah SPBU Medan terjadi akibat pemberhentian massal sopir truk tangki Pertamina.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bobby sebelumnya mengerahkan personel TNI dan Polri sebagai pengemudi sementara kendaraan distribusi BBM serta memberikan waktu kepada Pertamina untuk menyelesaikan persoalan perekrutan sopir.

Menurut LBH Medan, pengungkapan mengenai adanya kendala distribusi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang sebelumnya tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

LBH Medan juga mengkritik langkah penggunaan personel TNI dan Polri sebagai sopir pengganti. Tugas utama kedua institusi tersebut adalah menjalankan fungsi sesuai amanat undang-undang, yakni menjaga keamanan, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

LBH Medan menegaskan pemerintah dan Pertamina memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.

Menurut LBH Medan, kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan negara menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.

Atas kondisi yang berulang, LBH Medan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah penyelesaian, termasuk mengevaluasi dan mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama Pertamina beserta jajaran pimpinan terkait.

"Kelangkaan yang terus berulang di Sumut menjadi bukti nyata gagalnya negara dan Pertamina melakukan tata kelola BBM untuk masyarakat," ujarnya.

LBH Medan juga menilai persoalan BBM tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah aturan, mulai dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 28H ayat (1), UU Migas, UU Cipta Kerja, hingga UU Perlindungan Konsumen.

Mereka meminta pemerintah memastikan persoalan distribusi BBM segera diselesaikan agar masyarakat tidak kembali menjadi pihak yang paling terdampak.