Resmi! ASN hingga Pegawai BUMD di Sumut Dilarang Pakai Vape

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga non-ASN dan pegawai BUMD di seluruh wilayah Sumatera Utara.

“Instruksi ini sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik atau vape,” kata Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Senin (15/6/2026).

Melalui instruksi tersebut, pemerintah daerah juga diminta memperluas penerapan larangan ke berbagai sektor, mulai dari organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha pariwisata, hingga fasilitas layanan publik.

Gubernur juga menginstruksikan bupati dan wali kota untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara aktif terhadap pelaksanaan larangan ini di daerah masing-masing.

“Bupati/walikota juga diminta membuat atau memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau Vape di area strategis yang mudah dibaca," kata Erwin.

ASN, non-ASN, maupun pegawai BUMD yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pelarangan vape ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mendorong pelarangan total rokok elektronik.

Berdasarkan kajian BNN, rokok elektronik dinilai rentan disalahgunakan sebagai media peredaran narkoba cair dan zat berbahaya lainnya.