3 Pejabat KSOP Belawan Jadi Tersangka Korupsi PNBP

Dalam kasus ini, Kejati Sumut menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Kepala KSOP dari masing-masing tahun berbeda.

Mereka yakni Kepala KSOP Belawan 2023 Wisnu Handoko, Kepala KSOP Belawan 2024 Marganda LA Sihite dan Kepala KSOP 2024 Sapril Heston Simanjuntak.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup. Ketiganya dinilai memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan data jasa kepelabuhanan yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Dalam aturan, kapal dengan ukuran di atas GT 500 wajib menggunakan jasa pandu dan tunda saat memasuki wilayah perairan wajib pandu.

Namun, dari hasil penyidikan, ditemukan adanya kapal-kapal yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada 2023–2024, tetapi tidak masuk dalam data rekonsiliasi resmi yang ditandatangani para tersangka.

Padahal, pengelolaan data tersebut menjadi tanggung jawab KSOP sebagai otoritas pelabuhan. Dalam praktiknya, layanan jasa pandu tunda memang dilimpahkan kepada PT Pelindo Regional 1 Belawan, tetapi fungsi pengawasan tetap berada di tangan KSOP.

“Celah inilah yang diduga menjadi sumber kebocoran penerimaan negara dari sektor PNBP,” ungkapnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta terhitung sejak 24 Februari 2026.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 yang berkaitan dengan perbuatan merugikan keuangan negara.

Kejati Sumatera Utara menegaskan bahwa penyidikan masih terus berkembang. “Tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang ikut terseret dalam kasus ini. Penyidik juga mengimbau seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif dan tidak menghambat proses hukum,” pungkasnya.