Medan, IDN Times - Korupsi adalah kejahatan yang serius. Korupsi merusak pasar, merusak proses demokrasi, melanggar HAM, meruntuhkan tatanan hukum, menurunkan kualitas hidup, dan biasanya dia menyakiti orang yang miskin.
"Oleh karenanya korupsi harus dijadikan musuh bersama," kata Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK saat berkunjung ke Universitas HKBP Nommensen Medan, Kamis (12/12).
Menjadi pembicara dalam agenda kuliah umum yang mengangkat tema Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, Laode menganggap KPK lah yang seharusnya belajar ke Perguruan Tinggi dan Organisasi Keagamaan untuk mencari solusi terbaik penanganan korupsi di Indonesia.
"Saya selalu tidak nyaman menjelaskan apa itu anti korupsi. Seharusnya KPK yang datang ke Perguruan Tinggi dan organisasi keagamaan untuk belajar anti korupsi," ujar Laode.
Tak hanya itu, menurut Laode, ayat dari Alkitab, Amsal 1:7 yang terpampang di pintu masuk Gedung Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen salah satu tulisan yang mewakili bahwa, korupsi bukan cuma jahat. Tapi jauh lebih jahat dari kejahatan-kejahatan lainnya.
"Saya berdiri, saya melihat tulisan itu, dari Amsal. Saya kira di situ semua sudah jelas. Kitab-kitab agama lainnya juga ada menjelaskan ini," ujar Laode.
Laode mengatakan ada 1.500 karyawan, termasuk pegawai tidak tetap di KPK bertugas dan bertanggungjawab menangani korupsi dari Aceh sampai Papua.
"Keterbatasan tersebut, membuat KPK kesulitan mengawasi setiap lika-liku proyek negara," ujarnya.
Oleh karenanya, Laode mengajak setiap elemen pemerintahan dan akademisi meningkatkan kesadaran korupsi.
Kata Laode, para koruptor yang merugikan keuangan negara rata-rata berstatus profesional dan memiliki predikat sebagai orang terdidik.
"Mayoritas koruptor itu Magister. Nah, kenapa? karena korupsi selalu dilingkungan orang orang dengan kekuasaan," jelasnya.
Laode mengajak agar mahasiswa dan pengajar kampus, mulai membiasakan hidup jujur dan disiplin. Sebab, mahasiswa lah yang menjadi corong pemimpin masa depan.
"Sulit dibayangkan, bila mahasiswa yang titip absen, korupsi logistik oleh aktivis mahasiswa setiap kegiatan, atau dosen yang menjual modul pembelajaran hingga akreditasi kampus yang tidak sesuai dengan sebenarnya, ke depan menjadi pemimpin negara," tutupnya.
Dr Haposan Siallagan, Rektor Universitas HKBP Nommensen meminta mahasiswa mencermati apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sebab apa yang disampaikan sejalan dengan cita cita rektorat Universitas HKBP Nommensen.
"Karena kita akan menghadirkan pusat studi Korupsi di Universitas HKBP Nommensen Medan dan merencakan ada Mata Kuliah Anti Korupsi di Universitas HKBP Nommensen," ujarnya.