Medan, IDN Times - Baru-baru ini beredar sebuah video viral di media sosial, baik di Instagram maupun TikTok yang menampilkan sebuah dugaan rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kejari Batubara soal arahan untuk memenangkan pasangan capres Prabowo-Gibran saat pemilu.
Video viral yang diunggah akun TikTok @nasionalcorruption menimbulkan respon dari beragam kalangan. Termasuk salah satunya adalah dari pihak Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud bidang hukum, Todung Mulya Lubis, menyayangkan hal tersebut. Pihaknya menggelar konferensi pers untuk memberi pandangan terkait dugaan mobilisasi aparat desa yang menggunakan dana desa untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran.
"Jika itu benar terjadi, ini merupakan suatu konspirasi. Isu ini sangat telanjang, karena ada percakapan antara pihak Kejari, Kepolisian, TNI, dan juga perwakilan desa," ucap Todung.
Todung menambahkan jika hal tersebut merupakan suatu hal yang dimobilisasi. Dan dugaan tersebut jika benar terjadi, ia menganggap bahwa proses demokrasi telah dicederai.
"Nah, bagaimana mobilisasi itu dilakukan? 'Kalian boleh menggunakan dana desa' Itu yg dikatakan tadi. Malah disebut angka Rp100 ribu. Rp50 ribu tinggal di desa dan Rp50 ribu dibagikan sebagai biaya operasional," ungkapnya di depan awak media.
Dugaan terkait dana desa yang akan dipakai untuk kampanye dan mobilisasi dinilai Todung tidak boleh. Ia tak sungkan menyebutkan jika hal tersebut sebagai suatu pelanggaran. Sebab, Kepala Desa tak boleh ikut dalam berkampanye.
"Pihak kejaksaan (kalau itu benar), dia mengatakan bahwa penggunaan dana desa tak akan diperiksa pada tahun 2024. Kan ini keterlaluan kalau benar adanya," katanya.
Todung menjelaskan jika berdasarkan pasal 280 Undang-undang pemilu no 7 tahun 2017, perangkat desa dilarang untuk ikut serta dalam kampanye. Dengan video dugaan percakapan yang terjadi di Kabupaten Batubara, pihak desa telah tertuduh ikut serta dalam melakukan aksi kampanye.
"Ya, jika benar, mereka telah ikut serta. Kalau kita baca pasal 494 UU pemilu, semua pihak yang disebut terlibat dalam video tadi baik polisi, TNI, kejaksaan, termasuk kades, tidak boleh! Jadi netralitas aparat itu adalah kewajiban yang diberikan oleh UU kepadanya. Itu gak boleh dilanggar," lanjut Todung.
Wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud di bidang hukum itu menyebut jika kasus ini adalah sebuah konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon yang tak ada dasar hukum yang jelas untuk menjustifikasinya.
"Pemilu kita yang harus berlangsung bebas, rahasia, jujur, dan adil itu dicederai dengan konspirasi," ucapnya.
Saat Mahfud berada di Sumut, Todung mengatakan jika dirinya mendapat mandat untuk segera memberikan pandangan terkait isu mobilisasi ini di depan awak media, bahwa pihaknya mengutuk keras kejadian yang beredar.
"Karena kalau ini dibiarkan, artinya kita juga ikut menjustifikasi sebuah konspirasi dalam pemilihan umum," pungkasnya.