Tender Masih Mendominasi Laporan di KPPU Kanwil Medan Sepanjang 2024
Medan, IDN Times – Kasus tender mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan sepanjang 2024. Dari 21 laporan, ada 15 laporan terkait tender yang masuk ke KPPU.
Sementara itu, sisanya menyangkut non-tender dan laporan kemitraan. Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ridho Pamungkas, mengungkapkan bahwa laporan ini mencakup lima provinsi di bawah wilayah kerjanya, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
“Dari total laporan yang masuk pada Tahun 2024 adalah 21 laporan yaitu 15 terkait tender, lima terkait Non Tender dan satu laporan kemitraan,” ujar Ridho dalam konferensi pers di Kantor KPPU Kanwil I, Senin (20/1/2025).
1. 3 kasus telah memasuki tahap penyelidikan
Ridho menjelaskan, dari laporan yang masuk, sebanyak tiga perkara sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Dua laporan masyarakat dan satu inisiatif dari KPPU.
“Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan pelanggaran dalam proyek peningkatan Jalan Kota Batu-Babang-Pulau Bengakalak, dugaan pelanggaran terkait tender pembangunan Panti Sosial Tahap II di Medan, serta dugaan pelanggaran terkait pengelolaan tangki timbun di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara,” kata Ridho.
KPPU juga merampungan satu laporan yang masuk ke dalam tahap pemberkasan yakni dugaan pelanggaran terkait pembangunan jembatan Sintong pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023.
2. Indeks persaingan usaha menunjukkan hasil positif
Kata Ridho, 2024 menjadi tahun yang baik bagi kinerja persaingan sektor ekonomi di beberapa wilayah kerja Kanwil I. Indeks persaingan usaha di beberapa provinsi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan penelitian CEDS (2024).
Aceh, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang mengalami kenaikan indeks persaingan usahanya, sementara Sumut dan Kepri sedikit mengalami penurunan.
Hal tersebut menggambarkan bahwa tugas dan fungsi Kanwil I di daerah dalam menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat telah membawa hasil yang positif.
3. Sudah ada tiga pengaduan memasuki 2025
Memasuki 2025, KPPU Kanwil I telah menerima tiga laporan pengaduan pada bulan Januari. Laporan tersebut berasal dari Batam dan Dumai, terkait masalah tempat penimbunan sementara.
“Untuk 2025 ini, KPPU akan lebih berkonsentrasi pada seluruh sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di mana dengan melakukan kajian sektor pangan, energi dan migas, infrastruktur dan konstruksi, perkebunan, dan kemitraan,” jelas Ridho.
Komitmen ini, menurut Ridho, bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan persaingan usaha yang sehat di sektor-sektor vital, sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPPU Kanwil I.
Ridho menegaskan, KPPU akan terus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan profesionalisme. Dukungan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran di sektor usaha sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan.
