Suap Pengaturan Proyek Eks Bupati Terbit, Jaksa Ungkap Permainan Pokja

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan bahwa kedua terdakwa menerima suap senilai Rp68,4 miliar dari proyek-proyek di beberapa dinas Pemkab Langkat. Dinas-dinas itu yakni; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Suap ini diterima sejak tahun anggaran 2020 hingga 2021.

"Seharusnya terdakwa dan sejumlah kepala dinas wajib melakukan pengawasan melalui kegiatan audit review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan proyek infrastruktur maupun pengadaan barang/jasa," ungkap JPU Johan Dwi Junianto.

Namun, jaksa menyebut, terdakwa justru mengatur dan menentukan pemenang proyek sebelum proses pengadaan dimulai.

Iskandar Peranginangin, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, disebut sebagai pengatur utama seluruh proyek di Pemkab Langkat. Jaksa juga mengungkap modus manipulasi tender, di mana Kelompok Kerja (Pokja) mencari-cari kesalahan dari perusahaan lain yang mengikuti lelang.

"Marcos Surya Abdi, orang kepercayaan terdakwa, berupaya agar perusahaan di luar daftar pengantin tidak hadir pada saat proses verifikasi ulang, sehingga hanya perusahaan tertentu yang menang," jelas jaksa.

Para pemenang tender diwajibkan membayar fee sebesar 15,5 hingga 16,5 persen dari nilai kontrak kepada terdakwa sebagai imbalan.

JPU mendakwa Terbit Rencana dan Iskandar Perangin-angin dengan dua pasal berbeda terkait tindak pidana korupsi. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 12 huruf i Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dakwaan kedua mengacu pada Pasal 12 B Jo. Pasal 18 UU yang sama, ditambah dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengarkan dakwaan, selanjutnya majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis menunda dan kembali melanjutkan persidangan pada Senin (10/2/25) dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari para terdakwa.