Medan, IDN Times - Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman beserta Tim Sapu Bersih Pungli Kota Medan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor), pada Selasa (18/5/2021).
Hal guna ini membahas terkait maraknya pungutan liar (pungli), yang terjadi di kota Medan.
Seperti yang diketahui bahwa, Kota Medan sudah masuk dalam zona merah terkait maraknya pungutan liar (pungli). Bahkan telah menjadi tradisi ataupun kebiasaan. Mulai dari kalangan oknum pejabat yang berada dil ingkungan, kecamatan hingga pejabat di Pemerintah Kota Medan.
Berdasarkan keluarnya Perpres No 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Saber Pungli merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil guna mewujudkan penegakan hukum .
Tampak hadir pada rapat tersebut, yakni Ketua UPP Saber Pungli Kota Medan Wakapolresta Medan AKBP Irsan Sinuhaji bersama Dandim 0201/BS, Kajari Medan, Kajari Belawan, Wakapolres Belawan, Denpom I/5 Medan, BinPosda Medan, serta Inspektorat Pemko Medan.
Bobby berharap Medan terbebas dari segala pungutan liar, sehingga masyarakat bisa merasa nyaman dalam berbagai bidang kegiatan pelayanan publik, perizinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa serta menindaklanjuti pungli yang dilaporkan oleh masyarakat.
Dengan kehadiran Tim Saber Pungli Kota Medan, diharapkan bisa dirasakan masyarakat secara langsung dalam rangka memberantas segala pungutan liar yang ada di kota Medan.
Nantinya, Tim Saber Pungli juga akan melakukan sosialisasi dan kampanye serta membuat sistem untuk layanan pengaduan masyarakat khusus terkait pungutan liar.
Sementara itu Wakapolresta Medan AKBP Irsan Sinuhaji yang menjabat Ketua UPP Saber Pungli Kota Medan menjelaskan, Maret lalu pihaknya sudah lakukan sosialisasi dan pertemuan dengan para camat dan kepala dinas yang ada di lingkungan Kota Medan, terkait kegiatan antisipasi terjadinya pungutan liar.
"Kita ketahui bersama di sejumlah media bahwa beberapa waktu lalu, pak Wali Kota Medan sendiri juga terjun langsung ke lapangan karena ada pengaduan dari masyarakat terhadap salah satu lurah Sidorame yang melakukan pungutan liar terkait pengurusan tanah", ujar AKBP Irsan
Menyikapi hal tersebut, pihaknya juga akan menggalakkan sosialisasi kepada seluruh lurah dan camat, dan Dinas agar mereka mengetahui apa-apa saja sebagai ASN yang tidak boleh dilakukan.
Namun harus ada langkah-langkah yang komprehensif agar pelaporan dan pengaduan dari masyarakat bisa direspon dengan baik dan cepat. Selain itu perlu juga memproteksi laporan dan pengaduan dengan cermat untuk menghindari adanya laporan palsu.