Penyerangan Prajurit TNI, LBH Sebut Pernyataan Sahroni Tak Berempati
Medan, IDN Times – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membuat komentar kontroversial menanggapi dugaan penyerangan prajurit TNI kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara beberapa waktu lalu.
Pernyataan Sahroni terkesan menyalahkan masyarakat dalam dugaan penyerangan itu. “Rakyat kita ini kadang arogansinya muncul. Karena apa? Narkoba, minum, yang disalahin sekarang ini kebanyakan ya TNI, polisi, dan para pejabatnya. Tapi kita kan gak tahu, rakyat itu melakukan sesuatu, merugikan siapa? Diimbau, tapi gak merasa dia salah, akhirnya melakukan sesuatu,” kata Sahroni.
1. Sahroni juga sebut agar rakyat jangan semena-mena
Lebih jauh lagi, dia juga menyebut agar masyarakat tidak melakukan tindakan semena-mena. Tidak berlaku arogan dengan melakukan cara-cara yang dinilai tidak benar.
“Seolah-olah institusi menganiaya, menzalimi. Padahal sebaliknya, rakyatnya kadang gak sepaham, dan gak ngerti sok-sokannya, arogan sok kuat, sok preman. Nah makanya dibikin premanis balik, dia kewalahan. Nah itu, terkadang kita butuh informasi yang tepat dari TNI-nya,” tukasnya.
2. Pernyataan Sahroni tidak berperspektif keadilan bagi korban
Pernyataan politisi NasDem itu mendapat kritik keras dari pegiat Hak Asasi Manusia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut, Sahroni tidak memiliki empati terlebih perspektif keadilan bagi korban. Pernyataan Sahroni cenderung menyalahkan masyarakat.
“Harusnya sebagai wakil rakyat, Sahroni ikut berjuang. Turut berduka atas kejadian yang menimpa para korban dan warga. Sahroni harusnya meminta secara tegas Pangdam I/BB untuk mengusut tuntas dah menindak tegas oknum anggota TNI yang terlibat, bukan malah sebaliknya,” kata Direktur LBH Medan Irvan Sahputra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/11/2024).
Bagi LBH Medan, pernyataan Sahroni justru melanggengkan praktik kekerasan yang dilakukan aparat militer. “Ini seakan-akan menormalisasi keadaan dan layaknya pengacara terduga pelaku 33 Anggota TNI yang saat ini sedang diperiksa di Pomdam I/BB,” tegas Irvan.
Harusnya, lanjut Irvan, Sahroni sebagai wakil rakyat, langsung turun ke lapangan dan memberikan perhatian khusus kepada para korban dan keluarga nya. Bukan malah menyimpulkan jika seakan-akan warga yang salah.
“Sahroni harusnya mengecam tindakan prajurit TNI yang terlibat. Apapun alasannya tidak ada satupun aturan hukum di negara kita yang membenarkan menghilangkan nyawa orang tanpa proses hukum (Extra Judical Killing),” katanya.
“Sahroni telah melukai hati masyarakat, kerena tidak mengetahui faktanya secara utuh tetapi menyimpulkan seakan-akan warga yang salah,” pungkasnya.
LBH Medan dalam keterangannya juga kembali mendesak Pangdam I/BB untuk menuntaskan persoalan ini. Mereka mendorong proses hukum yang berkeadilan bagi para korban. Para pelaku penyerangan juga harus diseret ke pengadilan pidana umum. Selain diproses di Polisi Militer.
3. Penyerangan brutal diduga dilakukan prajurit TNI mendapat banyak kecaman
Kasus dugaan penyerangan prajurit Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap Warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (8/11/2024) mendapat banyak kecaman.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengutuk keras tindakan para pelaku. Koalisi mendesak, para prajurit yang terlibat diadili melalui peradilan umum.
Penyerangan ini terjadi menjelang dini hari. Para pelaku yang diduga prajurit TNI dari Yon Armed Kilap Sumagan itu, itu menyerang warga secara membabi buta.
Penyerangan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia atas nama Raden Barus yang berusia 61 tahun dan puluhan orang luka serius akibat penganiayaan dengan senjata tajam.
Penyerangan tersebut ditenggarai disebabkan oleh adanya perselisihan antara salah seorang warga dengan anggota TNI pada siang hari di jalan. Puluhan anggota TNI kemudian merespon perselisihan tersebut dengan melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga.
