Pemprov Sumut Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2023

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal ini sebagai upaya mengantisipasi penyakit infeksi pernapasan akut (ISPA) yang nenjadi dampak dari musim kemarau.

Menurutnya fenomena El Nino yang merupakan dampak dari perubahan iklim ini dapat mengakibatkan daya tahan tubuh manusia rentan mengalami penurunan.

"El Nino menguras daya tahan tubuh manusia, kalau di Sumut belum ya, yang parah kemarin itu di Korea itu kan, sampai disarankan pemindahan acara Pramuka dunia," sebutnya.

Untuk itu, kata Alwi, pihaknya terus mengkampanyekan pada warga agar menjaga kebersihan dan pola makan seperti mencuci tangan dengan memakai sabun, banyak minum air putih, konsumsi buah segar, dan konsumsi vitamin.

"Untuk sosialisasikan sudah banyak informasi yang beredar, kita terus komunikasikan lagi," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara didukung oleh Konservasi Indonesia (KI) resmi meluncurkan program Pengelolaan Bentang Laut Berkelanjutan di perairan Sumatra Utara, salah satunya pada Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sawo Lahewa di Kabupaten Nias Utara.

Program ini direncanakan akan berjalan selama tiga tahun dengan berkolaborasi bersama para pihak untuk dapat menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan produksi ekonomi dari kekayaan laut. Kegiatan ini didukung oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) melalui inisiatif Blue Carbon Accelerator Fund (BCAF).

Program kolaborasi ini berupaya untuk menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut serta produksi ekonomi yang berasal dari kekayaan laut secara berkelanjutan di area seluas 29.230,85 ha di KKP Sawo Lahewa.

Selain itu, inisiatif ini juga sebagai bentuk dukungan atas target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memperluas kawasan konservasi hingga 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045 mendatang.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatra Utara, Tarsudi, S.P., M.Si, menilai meski wilayah Sumatra Utara didominasi perairan, namun selama ini lebih banyak mengembangkan wilayah daratan.

“Padahal, potensi ekosistem perairan, mulai dari mangrove, terumbu karang, dan lamun menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan karbon. Melalui BCAF, Pemprov Sumatra Utara dan KI berharap program ini dapat membantu Pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 35,55 juta ton di tahun 2023,” jelas Tarsudi.

Implementasi program ini di KKP Sawo Lahewa yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572, juga akan mendukung proyek nasional Konservasi Alam dan Perikanan Lestari (KAIL), yang secara internasional dikenal dengan inisiatif Blue Halo S.

Inisiatif Blue Halo S, yang merupakan program perlindungan sumberdaya laut dan produksi perikanan untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan kelautan di Indonesia, diluncurkan pada acara Ocean 20 (O20) dalam G20 di Bali tahun lalu.

Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund/GCF) untuk percontohan Blue Halo S, dan menjajaki pendekatan pembiayaan berkelanjutan yang inovatif dan memaksimalkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, ekonomi, dan penghidupan dari ekonomi laut Indonesia.

Fase awal dari inisiatif percontohan ini akan melibatkan pembentukan dan penerapan Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (Blue Ecosystem Adaptation Mechanism /BEAM), mekanisme pendanaan hibah yang berupaya memobilisasi pendanaan jangka panjang untuk konservasi laut dan jalur pendanaan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

Investasi BEAM bertujuan mendukung perlindungan dan rehabilitasi ekosistem karbon biru, mendorong KKL yang peka terhadap iklim, serta mendukung   perikanan, akuakultur, dan penghidupan ekonomi biru lainnya yang berkelanjutan, berketahanan tinggi, dan adaptif terhadap iklim, dengan fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.