Pemilu 2024, Meryl Saragih Minta TNI/Polri dan ASN Tetap Netral

Menurut Meryl, Polri dan TNI harus mematuhi konstitusi dan aturan perundang-undangan karena mereka merupakan alat negara, bukan alat rezim (penguasa). Begitu juga terhadap para ASN jangan sampai ikut mengampanyekan capres-cawapres yang ikut dalam kontestasi pemilu apalagi terlibat dalam kegiatan kampanyw

Ia mencontohkan baru-baru ini, ada kegiatan yang digelar di salah satu dinas di Kota Medan yang diduga terafiliasi dengan salah satu pasangan capres-cawapres. Di mana, kegiatan yang diikuti para kader posyandu dan lainnya itu karena kegiatan itu bernuansa warna tertentu, mulai dekorasi kegiatan, kaos yang dikenakan serta jargon-jargon atau lontaran pertanyaan diduga diselipkan simbol dukungan ke paslon presiden.

Meryl juga menyoroti video viral soal adanya percakapan salah seoranga aparat dengan kepala daerah di Batubara untuk memenangkan salah satu paslon. Begitu juga dengan video viral kabid di Disdik Medan soal mengampanyekan salah satu paslon di hadapan para kepala sekolah.

"Jika TNI/Polri serta ASN tidak netral maka berbagi kecurangan dan rekayasa yang diduga dilakukan penguasa dikhawatirkan membuat masyarakat tak lagi percaya pemilu, tak ada lagi pesta demokrasi dan tidak percaya hasilnya," ujar Meryl yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.

Bahkan, kata Meryl, saat menggelar serap aspirasi (reses) II Sidang V Tahun 2023-204, dirinya banyak mendapatkan keluhan masyarakat yang mendapat penggiringan dan ajakan dari ASN-ASN untuk memenangkan capres-cawapres tertentu. "Seharusnya pemerintah mengayomi masyarakat bukan menggiring atau menakuti," sebutnya.

Meryl menambahkan seharusnya ASN dan TNI/POLRI untuk menjaga netralitas dan mengawal pesta demokrasi 2024, apalagi saat ini adalah masa-masa kampanye para peserta pemilu.

"Saya meminta dan berharap kepada TNI/Polri serta ASN sama-sama kita menyukseskan pesta demokrasi dengan netral, tanpa menggunakan kekuasaan untuk keberpihakkan," ungkapnya.

Menurutnya, sanksi hukum yang tegas telah tercantum dalam undang-undang. Jika aturan itu dilanggar, ASN, TNI, Polri, atau jajaran perangkat desa bisa dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda belasan juta rupiah.

Ia menyebutkan adapun petikan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana, setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perempuan yang kembali turun sebagai caleg DPRD Sumut Dapil Sumut B ini meminta masyarakat ikut bergerak mengawal pelaksanaan pemilu tahun ini, agar apabila ada dugaan praktik-praktir curang bisa melaporkan ke Bawaslu.

"Pengawalan ini terutama juga ke anak-anak muda khususnya yang menjadi saksi di TPS. Ikut mengawasi proses pemungutan suara. Cek mulai dari yang ikut memilih, absensi jumlah yang hadir, dan gunakan live streaming di media sosial pada waktu penghitungan suara dan foto c plano. Karena ini pesta rakyat, rakyat harus ikut terlibat mengawasi," ungkapnya.