Ormas Keagamaan Kelola Tambang, WALHI: Pemerintah Cari Bumper

WALHI pun mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut. Karena menurut WALHI, ormas agama belum memiliki kapasitas mumpuni dalam mengurusi pertambangan. Ini menjadi paradoks yang jelas.

“Jika memang organisasi agama kemudian mengurusi tambang, akan berpotensi menjauhkan tugas dan peran dalam menjaga dan melindungi alam sebagai ciptaan Tuhan dan menghilangkan peran syi'ar kepada umat dalam rangka menjaga kelestarian alam,” katanya.

Pertambangan, menurut amatan WALHI, masih menjadi penyumbang konflik SDA. Di Sumut misalnya, ada 18 konflik yang terjadi sepanjang 2023.

“Ini  berdampak langsung pada kerusakan lingkungan di Sumut. Dari yang legal hingga illegal,” katanya.

Rianda juga mengatakan, dampak buruk dari aktifitas pertambangan juga belum pernah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Justru, warga selalu menjadi korban. Baik dari konflik nya maupun kerusakan lingkungan nya.

“Perubahan pasal ini semakin mengindikasikan bahwa Pemerintah semakin mempermudah pengurusan izin - izin tambang dan mengobral izin tambang untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan demi pengerusakan alam dan manusia. Tanpa memperkuat penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap aktivitas di sektor pertambangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo  memberikan karpet merah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin mengelola tambang. Hal itu tertuang dalam Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.