Miris! Isi Tidak Sesuai, Bantuan dari Pemprov Sumut Dikembalikan
Simaungun, IDN Times - Pendistribusian paket pangan atau sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun dipulangkan setelah diketahui isi paket sembako tidak sesuai dengan timbangan sebagaimana ditentukan termasuk dengan kualitasnya.
Pemulangan ini dilakukan langsung dua anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang dan Hj Hidayah Herlina Gusti.
1. Jumlah yang dipulangkan 78.659 paket sembako
Dua anggota dewan Sumut ini, sengaja turun langsung ke Pematang Raya Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan fungsi pengawasan serah terima bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID19. Nah, setelah mobil pengankut paket sembako hendak diturunkan, kedua terlebih dahulu memeriksa isi paket.
"Kami hari ini di Pematang Raya, ikut menyaksikan serah terima 78.659 paket sembako bantuan Pemprov Sumut kepada Pemkab Simalungun. Dari rencana di atas, tadi baru sampai 8 truck yang rata-rata berisi 600-800 paket sembako. Kami minta agar salah satu truk dicek ukanf kesesuaian item produk, kualitas barang dan kesesuaian jumlah dan beratnya," kata Rony Situmorang, Senin (18/5) malam.
2. Berat dari setiap jenis bantuan tidak sesuai yang tertulis
Dijelaskan, saat paket sembako dibuka, mereka mengaku kecewa karena tidak sesuai janji Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. "Paket sembako tersebut seharusnya berisikan beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 literda mie instan 20 bungkus. Kami turunkan 20 kardus sebagai sample dari salah satu truck. Paket yang dibuka baru sebanyak 5 kardus.
Setelah ditimbang dengan 2 timbangan yang ada, hasilnya beras berisi (variatif) 8,5 - 9,5 kg dan gula 1,75 kg," ucapnya.
Temuan ini, kata politisi NasDem tersebut, sempat menimbulkan perdebatan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Zonni Waldi. Namun setelah berdiskusi dengan 4 supplier pengadaan yang hadir di situ, memutuskan menarik kembali truck ke Medan untuk menghitung ulang isi paket yang akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. "Fungsi pengawasan tidak hanya untuk menerapkan sanksi, tapi juga dapat mencegah potensi pelanggaran terjadi," jelasnya.
3. Dua anggota DPRD minta maaf karena paket sembako belum bisa disalurkan
Pada kesempatan ini, Rony Situmorang menyampaikan permohonan maafnya. Apa yang mereka lakukan bukan dalam posisi ingin menyalahkan ataupun mengambil keuntungan dalam kegiatan tersebut. "Kami hanya ingin masyarakat yang saat ini tidak dapat berkerja dan kesulitan hidupnya, dapat menerima bantuan yang menjadi hak mereka sesuai peruntukannya. Kami juga ingin uang yang berasal dari rakyat itu, betul-betul digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
"Mohon maaf kepada Pemkab Simalungun, Pemerintahan Desa dan masyarakat Simalungun, bantuan yang seharusnya dapat diserah terimakan hari ini dan selanjutnya disalurkan ke masyarakat melalui pemerintah desa, akhirnya harus tertunda dulu," tutupnya.
