Nias Utara, IDN Times – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Nias Utara berlanjut melakukan peninjauan perbaikan jalan di Kecamatan Alasa, Rabu (6/7/2022).
Jokowi bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meninjau peningkatan struktur ruas jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a sepanjang 16 Kilometer dengan anggaran Rp32,36 miliar.
Kondisi jalan di Kepulaian Nias cukup memprihatinkan. Data Pemprov Sumut mencatat, 65 persen atau sekitar 171 Km dari 263,140 Km jalan di kepulauan Nias dalam kategori rusak. Kata Gubernur Edy, kondisi ini berdampak signifikan pada pembangunan.
“Rata-rata tingkat kemiskinan di Kepulauan Nias yakni 18,89 persen, jauh di bawah Provinsi Sumut yang sebesar 9 persen. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga masih rendah, berada di angka 63,90. Sumut sendiri sudah mencapai angka 71,74. Oleh karena itu, infrastruktur di sini sangat penting untuk membenahi ini,” kata Edy Rahmayadi.
Kata Edy, pihaknya menganggarkan Rp291,85 miliar untuk perbaikan jalan sekitar 55,8 Km di Kepulauan Nias. Perbaikan ini masuk ke dalam program pembangunan jalan dan jembatan Pemprov Sumut 2022-2024 sepanjang 450 Km dengan skema multi years.
Ada tujuh ruas jalan nasional di Kepulauan Nias dengan panjang 165,75 Km sedangkan jalan provinsi ada 16 ruas dengan panjang 263,14 Km. Edy Rahmayadi berharap, dengan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah permasalahan infrastruktur jalan ini bisa teratasi.
“Perbaikan jalan ini sedang berlangsung, Nias Barat 18,70 Km, Nias Utara 27,7 Km, Nias Selatan 5,9 Km, Nias 2,5 Km dan Gunungsitoli 1 Km. Tentu kita berharap dengan pembangunan infrastruktur baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut dan Pemda di sini pembangunan di Kepulauan Nias masalah infrastruktur lebih cepat kita atasi,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu Presiden Jokowi menargetkan proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a rampung tahun depan. Sedangkan untuk poros jalan provinsi dan kabupaten/kota Jokowi minta gubernur dan bupati/walikota segera menanganinya.
“Kemudian yang jalan provinsi mestinya segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus kabupaten, yang tadi saya tanya ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus Kementerian PU,” kata Jokowi.