Kronologis Kisruh Tenaga Medis COVID-19 VS Gugus Tugas Sumut

Di Travel Hub ada puluhan tenaga medis. Ada dokter umum, spesialis, analis, radiographer dan lainnya. Mereka selama sebulan terakhir ditugaskan di RS GL Tobing, Deli Serdang. Salah satu rumah sakit yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19.

Saat polemik mulai terjadi, mereka pun mendengar kabar pasien akan dipindahkan ke RS Martha Friska. Sehingga mereka menangkap kesan seolah ada upaya efisiensi penanganan COVID-19. Ada belasan pasien yang dipindahkan. Para tenaga medis mendengar wacana mereka akan diistirahatkan. Tanda tanya pun semakin besar.

Kisruh ini ditengarai oleh perubahan aturan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Sumut. Saat itu, Alwi Mujahit Hasibuan, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, meminta para tenaga medis untuk tinggal satu kamar dua orang. Selama ini mereka menempati 1 kamar untuk satu orang.

Lantas para tenaga medis sempat memprotes kebijakan itu. Kebijakan itu dianggap kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang selama ini menyarankan untuk Physical Distancing atau menjaga jarak.

Lantas pun mereka keluar dari hotel. Belakangan Dinas Kesehatan Sumut dan Gugus Tugas memberikan klarifikasi terkait hal ini.

“Kami tidak pernah didudukkan dalam satu rapat bersama, untuk melakukan evaluasi kinerja kami yang sudah sebulan,” ungkap Rudi.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit Hasibuan membenarkan soal jatah  kamar yang menjadi biang kisruh antara tenaga medis dengan Pemprov Sumut. Dia memang meminta satu kamar bisa ditempati untuk 2 orang.

Namun Alwi malah menuding ada sejumlah provokator yang coba memanfaatkan keadaan. Bahkan alwi menyebut para tenaga medis mencoba memboikot penanganan medis di RS GL Tobing.

Tudingan Alwi ini yang membuatnya langsung memindahkan seluruh pasien di GL Tobing ke RS Martha Friska. Jumlahnya ada 17 pasien.

“Mereka boikot. Karena mereka melakukan itu, saya pindahkan pasien untuk menyelamatkan pasien. Karena pasiennya kan tidak selamat kalau mereka ini gak mau kerja. Saya pindahkan ke RS Martha Friska,” ujar Alwi, Minggu (3/5).

Niat Alwi menjadikan 1 kamar dua orang adalah untuk meminimalisir anggaran keluar. Karena selama ini, untuk penginapan para tenaga medis di Travel Hub, pihaknya menghabiskan dana sampai Rp1 miliar per bulan.

Alwi pun menolak jika dikatakan saat ini Pemerintah Provinsi kekurangan dana untuk penanganan COVID-19.

“Itu terlalu mahal, overbudget. Nanti bagaimana saya mempertanggungjawabkan itu. Secara anggaran. Makanya kita efisienkan lah. Mereka ngotot harus satu orang. Kami gak bisa kalau satu orang. Artinya kalau ngotot tetap satu orang satu kamar, yah berarti kalian tidak mau membantu lagi. Kalau memang tidak mau membantu lagi kami tidak bisa paksa,” tukasnya.

Dia pun kembali menegaskan polemik yang terjadi murni soal kamar. Bukan karena insentif atau pun pemutusan hubungan kerja, seperti isu yang beredar.  

“Sekarang sudah masuk lagi mereka. Udah dua di dalam kamar orang itu. Tapi sempat bikin macam-macam dulu. Pembohongan publik, kemana-mana seolah olah kami mengusir. Kalau memang mereka tidak mau, kita pun tidak bisa maksa. Kalau mau ayo, dua satu kamar. Di Jakarta di mana-mana biasa saja. Kalau kita hambur-hamburkan uang ini, nanti rakyat marah sama saya. Nanti saya diperiksa-periksa masuk penjara saya,” tegasnya.

Akhirnya, para tenaga medis mengikuti arahan Pemprov Sumut untuk berada dua orang dalam satu kamar. Namun mereka membantah jika para tenaga medis sudah dianggap memboikot pelayanan di RS GL Tobing oleh Alwi.

Justru para tenaga medis mempertanyakan. Kenapa selama ini tidak ada forum bersama untuk mereka. Setidaknya membicarakan evaluasi kinerja bersama gugus tugas.

“Kami berharap ada bantuan WHO atau orang yang baik buat membantu pemerintah karena masalah dana yang gak bisa membiayai kamar,” tukas Rudi.

Bahkan, Rudi menawarkan jika para tenaga medis ditempatkan di Asrama Haji atau Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) supaya semakin menghemat pembiayaan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyesalkan polemik yang terjadi. Kata dia, ini enjadi bukti bobroknya manajemen pengelolaan gugus tugas.

“Sistem koordinasinya tidak lancar. Semua unsur yang terlibat dalam tim gugus ini, sepertinya tidak memainkan peran maksimal sesuai tugas dan fungsinya. Padahal, tim ini memiliki alokasi anggaran yang besar," jelas Abyadi.

Ombudsman sangat menyayangkan terjadinya pengusiran para Nakes tersenut akibat ketidakprofesionalan GTPP Covid-19. Padahal, para tenaga medis itu mempertaruhkan nyawa menjalankan tugasnya  untuk percepatan  penanganan penyebaran virus Covid-19 dari Sumut.

"Ini pertarungan hidup mati. Mereka mempertaruhkan  nyawa membantu Sumut melawan COVID-19. Tapi sayang, perlakuan terhadap mereka tidak setimpal apa yang mereka pertaruhkan," pungkasnya.