Binjai, IDN Times- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatra Utara, mulai melakukan persiapan jelang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dijadwalkan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.
Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan KPU RI dan DPR, telah disepakati bahwa Pemerintah akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendy, mengatakan sejauh ini lembaganya masih menunggu PKPU tentang Juknis tahapan Pemilu. Jika ditarik undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Zulfan, tahapannya (Pemilu) dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
"Makanya tahapan Pemilu jatuh pada 14 Juni 2022. Namun untuk verifikasi partai politik dan tahapan-tahapan lain, berdasarkan draft (PKPU), pendaftaran dijadwalkan bulan Agustus dan penetapan 14 Desember, kalau di tingkat Kabupaten/ Kota kemungkinan Oktober-November," sebut dia.
"Kami masih menunggu jadwal resmi dari KPU Pusat sebagai acuan di daerah. Berdasarkan yang tercatat di Kemenkumham ada sekitar 74 Parpol baru yang mendaftar," katanya.
KPU Binjai merencanakan 2 lokasi di kota setempat sebagai objek sosialisasi 'Kelurahan Peduli Pemilu' guna mendongkrak tingkat patisipasi pemilih pada 2024 mendatang.
"Ada 2 tempat yang tingkat partisipasi yang rendah, yakni Kelurahan Pekan Binjai dan Kelurahan Bandar Sinembah. Program ini masih kita usulkan ke Pemko Binjai agar nantinya bisa tertampung di P-APBD," sebut Zulfan.
Kurang dari 2 pekan tahapan Pemilihan Umum di Binjai bakal berlangsung, sejumlah kegiatan rutin dan rapat koordinasi mulai gencar dilakukan KPU Binjai. Zulfan Effendi mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempersiapkan agenda tahapan Pemilu.
"Selain Rakor dengan Forkopimda kami juga sudah melakukan serangkaian monitoring terkait persiapan tahapan, dan yang teranyar menyambangi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA soal data ganda NIK (K3) warga Binaan yang berdomisil di Binjai," ucap dia.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Disebutkan jumlah anggota DPRD Kabupaten/ kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi, dan paling banyak 54 kursi. Hal ini tertuang di pasal 8 PKPU nomor 16/2017.
Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi, lebih dari seratus ribu 25 kursi, diatas 200 ribu hingga sampai dengan 300 ribu memperoleh 30 kursi dan seterusnya. Tapi jika lebih dari 300 ribu penduduk, maka jatah kursi di DPRD Binjai bisa bertambah 5 kursi. Jumlah penduduk ini nantinya akan merujuk ke data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai, Jubaidah S.E, menjelaskan, bahwa berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dilakukan secara periodik, pada semester 2 di tahun 2020 jumlah penduduk di kota Binjai tercatat sebanyak 295.492. Sedangkan semester 2 di tahun 2021 sebanyak 298.228 penduduk. Artinya ada penambahan penduduk di tahun 2021 lalu.
"Namun untuk DKB tahun 2022 belum keluar, mungkin Agustus nanti," jelas Zubaidah, beberapa waktu lalu.