Gubernur Edy Rahmayadi: Sumut Masih Butuh 15 Ribu Unit Rumah Subsidi

Informasi yang dihimpun backlog rumah di Sumut mencapai 411.000 unit Tahun 2015 dan untuk Indonesia sebanyak 7,4 juta unit. Backlog terjadi karena BPD belum maksimal menyalurkan KPR bersubsidi dan developer atau pengembang perumahan tersendat pembangunannya. Sehingga kucuran dana FLPP syang masuk ke Sumut cukup kecil.

Edy berharap, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Sumut dapat segera menyelesaikan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Libatkan dan ajari saya bagaimana kita harus lakukan untuk membuat rumah masyarakat, karena saya ingin masyarakat bisa memiliki rumah yang layak dan nyaman,” kata Edy.

Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI Eko Heripoerwanto mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) tahun 2015 - 2018 mencapai 775.508 unit rumah. Anggarannya sebesar Rp21,06 triliun.

Untuk tahun 2019, total anggaran yang telah disiapkan untuk FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp11,5 triliun.

Hingga 30 Juli 2019, kata Eko, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan telah mencapai sebesar Rp5,04 triliun untuk 48.463 unit rumah.

“Realisasi FLPP oleh BPD se-Sumatera per Juli 2019 sebanyak 15.580 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp1,42 triliun. Khusus BPD Sumatera Utara sebesar 3.691 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp332,4 miliar,” katanya.

Hingga saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah. Namun, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di daerah masih kurang optimal.

Kurang optimalnya realisasi pembiayaan perumahan di daerah, katanya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain karena lemahnya koordinasi pelaku pembiayaan perumahan, tidak ada data perumahan yang valid dan terintegrasi yang didukung dengan sistem teknologi informasi, dukungan APBD bidang perumahan yang masih terbatas, kurangnya keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham BPD (shareholders), maupun sebagai pemangku kepentingan utama (stakeholders) di bidang perumahan dan  kurangnya partisipasi BPD dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan ini, kata  Eko, Kementrian PUPR meyakini bahwa BPD sebagai bank pelaksana KPR Bersubsidi perlu didorong dan melakukan transformasi agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

“BPD dirasa sangat sesuai menjadi penyalur KPR Bersubsidi karena memiliki infrastruktur yang kuat hingga ke pelosok daerah dan memahami karakteristik masyarakat pada masing-masing daerah. Selain itu, sebagai perbankan lokal, BPD dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan,” pungkasnya.