Dapat Dana Rp4 Triliun untuk Danau Toba, Pemda Harus Tuntaskan Konflik

13 Feb 2020, 21:30 WIB

Danau Toba menjadi salah satu destinasi super prioritas yang terus dikembangkan pemerintah untuk menggenjot angka kunjungan wisatawan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Proyek pembangunan berbagai infrastruktur di Danau Toba terus dikebut pengerjannya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ini menjadi sorotan utama.

Proyek pembangunan memakan dana yang tak sedikit. Pemerintah menggelontorkan dana Rp4,04 triliun untuk mempercepat pembangunan. Dana itu dikucurkan lintas kementerian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang paling banyak menggelontorkan anggaran. Mencapai Rp2,52 Triliun. Disusul Kementerian perhubungan Rp1,06 Triliun. Ditambah dengan Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait lainnya.

Jumlah kucuran dana yang bombastis sudah barang tentu memancing kecemburuan daerah lain. Khususnya yang memiliki sektor pariwisata.

1. Peran Pemda dianggap sangat penting untuk memaksimalkan anggaran

GFNY menjadi salah satu event sport tourism yang bisa menyedot wisatawan ke Danau Toba (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pemerintah daerah di kawasan Danau Toba harusnya lebih getol lagi dengan jumlah anggaran yang cukup besar. Keterlibatan Pemda setempat semakin memantapkan destinasi superprioritas yang disematkan ke Danau Toba.

Pengamat Pariwisata Sumut Wahyu A Pratomo mengatakan, pemerintah harus bisa menyelesaikan berbagai polemik yang dianggap menghambat pembangunan. Misalnya soal pembebasan lahan masyarakat yang seakan menjadi masalah klasik dalam pembangunan.

"Minimnya serapan anggaran karena permasalahan dasar dalam pengembangan kawasan pariwisata masih belum dapat berjalan dengan baik, yaitu masalah lahan," ungkap Wahyu.

2. Pemda harusnya bisa menyelesaikan polemik pembebasan lahan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menari bersama pengunjung FDT 2019 di Simalungun (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kata wahyu, Pemda punya peranan sangat penting untuk meuntaskan permasalahan lahan. Anggota Kelompok Kerja Pariwisata Kawasan Danau Toba dan Pariwisata Berkelanjutan (KK-PKDT & PB) ‎Universitas Sumatera Utara (USU) ini berpendapat, kewwnangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan.

"Kewenangan dalam pembebasan lahan berada pada Pemerintah daerah. Oleh karena itu, bagaimana strategi kepala daerah di kawasan Danau Toba bisa menyelesaikan masalah ini. Apalagi di sekitar kawasan Danau Toba banyak lahan yang memiliki status tanah adat," sebut Wahyu.

Pemda harus bisa membuat strategi yang apik untuk menyelesaikan polemik. Dari sudut pandang makro dijelaskannya, bila Pemerintah Pusat tidak melanjutkan status Superprioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba, tentunya kurang baik.

"Karena pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana dalam jumlah yang besar tidak terserap dan mengurangi optimalisasi pertumbuhan ekonomi Sumut," tutur Wahyu.

3. Pemda harus yakinkan pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat

(Ilustrasi) Peserta Solu Bolon beradu cepat di Danau Toba, Selasa (10/12). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat harusnya dilakukan sejak awal. Sehingga bisa meminimalisir potensi konflik. Pimpinan daerah harus lebih intens berdialog terkait solusi bersama persoalan lahan.

"Mereka yang harus dapat berdiskusi dengan masyarakat agar lahannya rela dibeli. Apakah dengan harga kesepakatan sesuai dengan harga pasar, atau dengan cara berdialog dengan tokoh adat/masyarakat," ujar Wahyu.

Kemudian, dia menambahkan, pemerintah harus bekerja sama membangun sebuah kawasan pariwisata sehingga masyarakat mendapat penghasilan. Atau skema lainnya yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat

"Misalnya, pemda melalui BUMD membeli lahan rakyat lalu bekerja sama dengan investor untuk membangun kawasan wisata. Jadi ada partisipasi untuk memiliki. Masyarakat menjaga tempat wisata sebagai sumber penerimaannya dan ‎daerah juga memiliki PAD dari tempat-tempat wisata yang ada," pungkasnya.