Bupati Tapteng Masinton Tak Hadiri Paripurna Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
Tapanuli Tengah, IDN Times - Seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Indonesia hari ini diwajibkan menghadiri Rapat Paripurna bersama DPRD masing-masing untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8/2025).
Acara ini sekaligus menyaksikan secara langsung Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, yang menjadi forum penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun ada pemandangan berbeda di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sang Bupati, Masiton Pasaribu terlihat tidak hadir pada rapat paripurna ini. Anggota DPRD Tapteng mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Masinton.
1. Wakil Bupati, Sekda, dan OPD juga meninggalkan ruangan Sidang Paripurna
Willy Silitonga, Anggota DPRD Tapteng menyayangkan ketidakhadiran Bupati Masinton. Pasalnya ini adalah Rapat Paripurna Resmi dan semua anggota DPRD dan Kepala Daerah harus menghadirinya. Tidak diketahui alasan mengapa politisi PDIP itu tidak hadir, ia hanya diwakili oleh Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis.
"Mungkin Bupati Masinton adalah satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang tidak hadir pada Sidang paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini bisa jadi sebagai bentuk pembangkangan pada presiden," katanya usai sidan paripurna.
Bahkan yang lebih menyedihkan, tambah Willy, saat Presiden Prabowo membacakan pidato penyampaian RUU APBN dan nota keuangan 2026, Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis malah angkat kaki dari ruangan Sidang Paripurna DPRD Tapteng beserta beberapa OPD.
"Saya heran mengapa mereka terlalu menganggap remeh Sidang Paripurna ini. Padahal ini terjadi hanya setahun sekali dan isi pidato presiden Prabowo sangat penting untuk disimak bersama-sama. Agar DPRD dan Kepala Daerah punya pemahaman yang sama untuk membawa kemajuan daerah," jelasnya.
2. Presiden singgung soal ‘serakahnomics’ dalam pidatonya
Dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekadnya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit dalam waktu dekat.
"Di tengah Gejolak Global arsitektur anggaran tahun 2026 sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7, defisit APBN dirancang Rp638,8 atau 2,48 persen, PDB ditopang pembiayaan yang perlu, inovatif, dan sustainable," ujar Prabowo, Jumat (15/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Prabowo berjanji akan melakukan efisiensi anggaran pada 2026. Tujuannya, untuk menekan defisit pada APBN 2026.
"Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin," kata dia.
Prabowo berjanji pada 2027 atau 2028, APBN tidak akan mengalami defisit. Dia berharap, hal itu bisa segera terealisasi.
"Harapan, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah 2027 atau 2028, ingin berdiri di depan majelis ini, di podium, menyampaikan kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," kata dia.
Selain itu Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kelaparan.
“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,” tegasnya.
Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional agar mampu menjadi kekuatan negara. Ia juga mengkritik fenomena kelangkaan minyak goreng di tengah Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
“Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama ‘serakahnomics’,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga memaparkan capaian program prioritas pemerintah yang telah berjalan selama sepuluh bulan. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama, termasuk dalam memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah.
“Saya mengajak segala lapisan untuk bekerja sama dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Seluruh komponen silahkan melakukan kontrol dan kritik sehingga semua bisa sesuai jalur untuk direalisasikan,” tuturnya.
