BP Batam dan PT MEG Bungkam Pasca Dugaan Persekusi di Pulau Rempang 

Asmah, warga Pulau Rempang (43) mengatakan, tindakan persekusi tersebut terjadi pada Pukul 10.30 WIB. Saat itu, masyarakat setempat diminta untuk meninggalkan salah satu lahan di kawasan Goba karena di klaim telah dikuasai PT MEG.

"Saat itu warga mencoba bertahan karena pemilik lahan tidak ada di lokasi, namun beberapa orang berpakaian pereman dengan warna hijau dan hitam mulai agresif kepada warga yang menolak," kata Asmah.

Lnjut Asmah, tidak berselang lama, beberapa orang tidak di kenal mulai terlibat perdebatan dengan beberapa warga Pulau Rempang. Perdebatan itu memicu tindakan persekusi dan kekerasan yang dilakukan terhadap beberapa warga setempat.

"Situasi tadi ricuh, terdapat tiga warga yang mengalami tindakan pemukulan oleh orang dengan pakaian pereman. Warga lainnya yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan mengamankan beberapa warga yang mendapati tindakan kekerasan," pungkasnya.

Masih kata Asmah, saat ini para warga yang mendapati tindakan kekerasan tengah menjalani visum ke Rumah Sakit (RS) terdekat, guna melaporkan tindakan kekerasan yang diterima kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Galang Ipda Andika Samudera membenarkan adanya bentrokan yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan perwakilan PT MEG. Ia menyebut bahwa bentrokan itu terjadi karena adanya miskomunikasi.

"Ini ada miskomunikasi pihak warga dan PT MEG," kata Ipda Andika.

Ia menjelaskan, kejadian ini bermula ketika warga melarang aktivitas PT MEG yang sedang bercocok tanam di kawasan tersebut. Atas adanya kericuhan ini, beberapa warga yang menjadi korban telah membuat laporan polisi ke Polsek Galang.

"Laporan sudah kita terima, korban sedang dibawa ke RS untuk dilakukan visum. Setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi berikut korban dan setelah itu perkara ini akan kami limpahkan ke Polresta Barelang Batam," ungkapnya.

Terkait dengan adanya kericuhan yang berujung tindakan persekusi terhadap warga Pulau Rempang, sampai saat ini Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT MEG belum menjawab upaya konfirmasi yang telah diajukan oleh IDN Times.

Terpisah, Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Teo Reffelsen mengecam keras pendekatan keamanan yang terus dilakukan oleh aparat gabungan, baik dari kepolisian, TNI, maupun Satpol PP di Pulau Rempang.

Menurutnya, tindakan kekerasan ini merupakan bagian dari upaya penggusuran paksa masyarakat di Pulau Rempang yang selama ini mempertahankan ruang hidup mereka.

Kejadian ini juga dinilai mirip dengan tragedi 7 September 2023 yang menimbulkan trauma mendalam di tengah masyarakat.

"Koalisi Solidaritas Nasional untuk Rempang mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan yang hanya menambah ketakutan di Pulau Rempang," ungkapnya.

Atas adanya insiden persekusi tersebut, Teo menegaskan bahwa Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan di Pulau Rempang.

"Kami meminta agar Presiden Indonesi Joko Widodo untuk memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik pasukan dari Pulau Rempang agar masyarakat tidak lagi merasa takut. Kami juga memeinta Kapolri memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat," pungkas Teo.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar proyek Rempang Eco City dicabut dari daftar PSN karena dianggap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

"Kami juga meminta pembentukan tim independen untuk mengkaji dampak penggunaan kekuatan oleh aparat dalam menangani konflik agraria di Pulau Rempang," tegasnya mengakhiri.