Bawa Istri Dalam Perjalanan Dinas, Edhy Prabowo Dinilai Langgar Etika

Dalam aturan perjalanan dinas luar negeri, memang mengisyaratkan soal keikutsertaan istri. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 181/PMK.OS/2019.

Dalam beleid ini pejabat negara memang dimungkinkan mengajak serta istri atau suami saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Isinya:

"Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami; dapat didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain," begitu bunyi Pasal 7 ayat (7) PMK tersebut.

Bahkan istri atau suami juga berhak atas uang perjalanan dinas. Seperti yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2). "Golongan Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bagi istri/suami sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), disamakan dengan Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, atau Pejabat Lainnya."

Namun dalam Peraturan Menteri KP No. 40/Permen-KP/2017 tentang perjalanan dinas luar negeri tidak mengisyaratkan hal itu. Aturan yang diteken oleh Menteri Susi Pudjiastuti Agustus 2017 lalu tidak memuat aturan soal ikut serta istri dalam perjalanan dinas.

Komentar lain datang dari Pengamat Kebijakan Publik asal Sumatra Utara Dadang Darmawan Pasaribu. Kata Dadang, meskipun dalam aturan dibolehkan, ada baiknya Edhy tidak membawa istri dalam perjalanan dinasnya. Itu dinilai sangat tidak etis sebagai pejabat negara.

“Secara etik, seandainya keikutsertaan istri, keluarga dan lain-lain tidak membebani pembiayaan negara, itu sah-sah saja. Tapi kalau itu adalah dibebankan kepada negara dan mendompleng fasilitas negara, itu sangat tidak etis,” ujar Dadang, Rabu (25/11/2020) petang.

Kata Dadang, sudah banyak contoh pejabat negara yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini pun semakin memperburuk citra pemerintahan yang terus menggembar-gemborkan birokrasi sehat dan akuntabel.

“Kita menyayangkan jika ada hal yang sifatnya individu, tercampur dalam kegiatan kenegaraan,” ungkapnya.

Di sisi lain, soal kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy justru sangat mencoreng kabinet pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden. Terlebih Edhy merupakan kader Gerindra yang merupakan partai Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.

“Ini contoh buruk, Bagi Edhy Prabowo sebagai menteri dan bagi para petinggi partai. Karena Edhy Prabowo adalah insan partai, Gerindra. Yang Bagaimana Prabowo Subianto sebagai pimpinan partai berkeinginan membawa Gerindra bebas korupsi. Tapi orang yang dibawanya sendiri justru mencoreng kabinet pemerintahan dan partai. Terlebih ada keikutsertaan istri dalam perjalanan dinas,” tukasnya.

Dadang juga mengatakan, masyarakat bersyukur KPK masih melakukan penindakan hingga ranah kementerian. Khususnya kasus ekspor benih lobster yang sudah lama menjadi polemik. Dilarang di masa Susi, dibuka begitu Edhy menjabat.

“Karena selama ini yang muncul ke permukaan justru polemik pemberian izin ekspor benih lobster itu lebih banyak menyudutkan Menteri Susi. Hari ini akhirnya fakta tentang bagaimana permaian Edhy Prabowo terungkap ke publik. Kita berharap KPK terus aktif untuk memantau setiap langkah-langkah kementerian. Tidak berhenti hanya pada Edhy Prabowo saja,” pungkasnya.