2. Salah satu tersangka bekerja sebagai honorer Pemerintah Kota Batam

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad bersama 2 tersangka penyebar Hoax (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Lanjut Arsyad, BM yang merupakan salah satu tersangka penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian ini ternyata bekerja sebagai tenaga honorer di Pemerintah Kota Batam.

"Tersangka BM ini merupakan tenaga honorer di salah satu instansi Pemerintah Kota Batam," ungkapnya.

Baca Juga: Masyarakat Pulau Rempang Merasa Diteror Tim Sosialisasi Relokasi

3. Dua tersangka penyebar hoaks sampaikan permintaan maaf

Dua tersangka kasus penyebar hoax di Mapolda Kepri (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Dalam konfrensi pers ini, tersangka BM dan ISW juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat dan pihak kepolisian. BM mengatakan bahwa dirinya terpancing amarah atas informasi yang didapatkannya di grup whatsapp dan menyebarluaskan informasi Hoax tersebut ke sosial media Facebook.

"Atas dasar itu saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat karena menyebarkan informasi bohong di media sosial," kata BM.

Sementara ISW, ia mengaku merupakan salah satu penggemar fanatik Ustadz Abdul Somat dan menyebarluaskan video yang didapatinya di TikTok.

"Saya mohon ampun dan maaf kepada seluruh masyarakat serta petinggi Polri di pusat dan Kepri karena postingan hoaks yang saya unggah di Tiktok," ungkap ISW.

4. Diancam kurungan 2 hingga 6 tahun penjara

Konfrensi Pers penetapan dua orang tersangka kasus penyebaran Hoax di Mapolda Kepri (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Atas tindakan itu, Arsyad menegaskan bahwa kedua tersangka ini dijerat dengan Pasal 45A Ayat (2) JO Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," tegasnya.

Serta, para tersangka juga dijerat dengan Pasal 15 Ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, dihukum dengan kurungan dua tahun penjara," lanjutnya.

5. Polisi imbau masyarakat tidak terpancing pemberitaan hoaks

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Lanjut Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, seharusnya masyarakat harus lebih bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Hal ini agar kejadian-kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Jika terdapat informasi yang belum diketahui kebenarannya, maka harus dikaji kembali informasi tersebut," tuturnya.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa saat ini situasi di Pulau Rempang Galang dalam kondisi yang aman dan kondusif.

Baca Juga: Kasus Rempang Berlanjut ke Meja Hijau, BP Batam dan Presiden Digugat