Verifikasi Hatunggal-Parluatan Jadi Ujian Kinerja TPP KONI Sumut
Medan, IDN Times- Dua bakal calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatra Utara Hatunggal Siregar dan Parluatan Siregar sudah mendaftarkan diri ke Kantor KONI Sumut, Jumat (11/4). Keberadaan keduanya apresiasi dari tokoh olahraga Sumatera Utara, Zulkarnaen Purba. Hal itu dilihat sebagai antusias warga Sumut untuk pembinaan prestasi olahraga.
Selanjutnya, Sekretaris Umum FORKI Sumut ini mengingatkan peran penting Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Musorprov KONI Sumut. "Adanya dua bakal calon ini sudah baik. Tapi kita juga melihat masing-masing figur ini ada kekurangan dalam proses ini. Karena itu, semua tergantung di TPP. Sabtu (12/4) ini akan menentukan apakah TPP dapat bekerja dengan baik atau tidak," ucap Zulkarnaen Purba kepada awak media.
1. Verifikasi faktual akan digelar mulai Sabtu
Untuk diketahui pada Sabtu (12/4), TPP akan melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan berkas pendaftaran kedua bakal calon. Pengurus PB FORKI ini berharap TPP membuat penilaian yang sesuai dengan peraturan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebab, masa depan prestasi olahraga daerah ini akan menjadi taruhannya.
"Kalau memenuhi persyaratan yang ada, nyatakan lulus. Begitu juga bila keduanya tidak memenuhi. Sebab, masih ada pilihan atau opsi," lanjutnya.
2.Ada dua opsi yang bisa dilakukan jika tak ada calon penuhi syarat
Pilihan pertama adalah adanya diskresi dari Ketua Umum KONI Pusat untuk provinsi Sumatera Utara. Seperti disampaikan John Lubis pada rapat Bersama Pengprov Cabor tanggal 24 Maret 2025. Bahwa dirinya dapat melanjutkan masa jabatan sebagai Ketum KONI Sumut hingga 6 bulan maupun 1 periode. Kedua, John Lubis berkenan meringankan langkah menghadap dan meminta Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memimpin KONI Sumut periode 2025 - 2029. Hal itu didukung Undang Undang nomor 11 tahun 2022 memperbolehkan pejabat publik menjadi Ketua Umum KONI.
"Karena ada dua kendala dalam pembinaan prestasi olahraga di Sumut. Pertama, susahnya birokrasi dan venue yang mahal. Kedua, kendala yang sangat krusial dan klasik dari tahun ke tahun, PON ke PON adalah anggaran yang sangat minim. Sehingga Sumut tidak bisa melaksanakan pembinaan olahraga secara modern yang ciri khasnya, anggaran mengikuti program. Kabarnya, anggaran untuk KONI tahun ini hanya Rp8 miliar," bebernya.
3. Harus ada fakta integritas
Menurutnya FORKI Sumut tidak mempersoalkan siapapun nantinya yang menjadi Ketua Umum. "Hanya saja, dari pada salah pilih dan mengorbankan pembinaan prestasi olahraga 4 tahun ke depan. Apalagi diduga kuat, ada sekelompok orang yang ingin menguasai KONI Sumut," kata Zulkarnaen.
"Kalaupun harus melalui pemilihan, Ketum KONI Sumut terpilih nantinya harus membuat fakta integritas. Yaitu secara legowo mundur dari jabatannya bila gagal menempatkan Sumut di posisi terhormat pada PON XXII tahun 2028 NTT-NTB," pungkasnya.
