Jelang Musprov, FORKI Sumut Dukung Bobby Nasution Pimpin KONI Sumut

Wakil Ketua Umum PB FORKI ini mengimbau seluruh pihak mengawal proses pemilihan Ketum KONI Sumut ini. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketum KONI Sumut yang telah terbentuk diminta untuk menjalankan tugas dengan independen tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun. Diketahui proses penjaringan dan penyaringan dimulai Selasa (8/4/2025) dan para calon akan mulai mengambil formulir.

"Jalankan dan kawal syarat-syarat pendaftaran calon ketua umum sebagai hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KONI Sumut tahun 2025. Begitu juga pengprov cabor media massa dan media sosial diharapkan mengawal mulai dari tahap pendaftaran sampai proses pemilihan, sehingga siapapun yang terpilih nantinya benar-benar memiliki pengalaman dan track record yang jelas dalam mengelola organisasi olahraga, bukan ujuk-ujuk," beber pemilik sertifikat Pelatih Utama Karate ini.

Karena itu, lanjutnya, FORKI Sumut menawarkan dua opsi pada pemilihan Ketum KONI Sumut. Pertama, adanya diskresi/pengecualian dari Ketum KONI Pusat untuk Sumut.Hal ini disampaikan John Ismadi Lubis di hadapan Pengprov Cabor pada rapat di Kantor KONI, 24 Maret 2025.

Ia mendukung agar menunjuk kembali John Ismadi Lubis sebagai Ketum KONI Sumut untuk 6 bulan atau melanjutkan jabatannya untuk 1 periode ke depan. Hal ini didasari capaian pada PON XXI tahun 2024 di mana Sumut berhasil finish di 4 besar.

Opsi lainnya, masih Zulkarnaen Purba, yaitu mengangkat Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Ketum KONI Sumut. Sebagaimana diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang direvisi menjadi UU nomor 11 tahun 2022 di mana memperbolehkan pejabat publik menjadi Ketum KONI. 

"Dari pada memilih yang tidak jelas dan mengorbankan prestasi olahraga 4 tahun ke depan. Setidaknya, John Ismadi Lubis sudah membuktikan kemampuannya pada PON XXI kemarin. Di satu sisi, sebagai Gubernur Sumut Bobby Nasution dapat menyiapkan anggaran yang layak untuk persiapan menatap PON XXII mendatang. Selama ini ada dua kendala dalam pembinaan prestasi olahraga di Sumut. Pertama sarana pertandingan yang tidak memadai. Dan kendala yang krusial adalah dana yang sangat minim (anggaran tahun ini Rp8 miliar, red)," kata Zulkarnaen.

Selain itu sosok Bobby sebelumnya mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada atlet Sumut usai PON 2024 ini. Yakni soal Pemprov Sumut menanggung pajak bonus atlet dan pelatih PON 2024, serta menaikkan bonus untuk beregu serta menyamaratakan bonus atlet PON dengan Peparnas. 

"Kalaupun harus melalui pemilihan, FORKI Sumut tidak mempersoalkan. Sebab Ketum KONI Sumut terpilih nantinya harus membuat fakta integritas. Yaitu secara legowo mundur dari jabatannya bila gagal menempatkan Sumut di posisi terhormat pada PON XXII mendatang," pungkasnya.