IANI Sumut: Jangan Seperti Pilih Kucing Dalam Karung di Musprov KONI

Menurutnya prestasi Sumatra Utara di PON 2024 lalu dengan menempati posisi empat besar harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia mengkhawatirkan saat KONI Sumut dipegang orang yang tidak berpengalaman di bidang olahraga, justru membuat prestasi olahraga Sumut mundur lagi.

"Prestasi di PON 2024 tentu harus dipertahankan di PON 2028. Makanya, KONI Sumut harus dipegang orang yang cocok," tambah mantan petinju nasional tersebut.

Untuk itu IANI Sumut justru berpendapat serupa dengan yang disampaikan Sekretaris Umum FORKI Sumut Zulkarnaen Purba, jika KONI Sumut sebaiknya kembali dipegang kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Seperti disampaikan Zulkarnaen Purba, Undang Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah direvisi menjadi UU nomor 11 tahun 2022 dan memberi kesempatan pejabat publik boleh dipilih menjadi Ketum KONI.

"Kepala daerah Gubernur Bobby diharap ambil alih KONI Sumut agar bisa mempertahankankan prestasi, yang mana terbukti gubernur berani memperjuangkan hak-hak atlet seperti pajak bonus PON 2024 lalu dan menaikkan bonus untuk beregu. Begitu juga dengan Peparnas, selama ini belum pernah bonus sama. Dengan demikian gubernur Sumut peduli dengan kemajuan olahraga Sumut," kata Eka.

Begitu juga soal anggaran. Selama ini menjadi permasalahan di daerah. "Jika gubernur yang pegang tentu anggaran kita diharapkan bisa lebih baik. Kalau bicara olahraga modern, anggaran mengikuti program, bukan sebaliknya. Itu yang selama ini jadi permasalahan di Sumut," tambah mantan pelatih judo Asian Games itu.

Diketahui proses penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI Sumut dimulai Selasa (8/4/2025). Para bakal calon akan mengambil formulir dan harus memenuhi persyaratan dengan rekomendasi tertulis dukungan 30 persen dari 33 KONI Kabupaten/Kota (11 KONI kabupaten/kota) dan 62 Pengprov/Badan fungsional (18 pengprov) dengan dukungan yang masih aktif.