Jejak Hitam PT SMGP, Berkali-kali Makan Korban hingga Meninggal Dunia
Potret PT SMGP di Mandailing Natal. (Sumber: ksorka-sorikmarapi.com)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mandailing Natal, IDN Times – Kasus dugaan keracunan gas dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) berulang kali terjadi. Masyarakat juga yang menjadi korban saban tahun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) itu beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal. Bahkan ada korban meninggal dunia.
Masyarakat diduga mengalami keracunan gas Hidrogen Sulfida (H2S). Dari seluruh kasus yang ada, hampir tidak ada tindakan hukum yang mengenai perusahaan.
Banyaknya korban masyarakat karena lokasi operasional perusahaan begitu dekat dengan pemukiman warga.
Kasus dugaan keracunan teranyar, terjadi pada Minggu (24/4/2022). Kebocoran gas diduga terjadi saat aktivitas pengeboran. Dari video yang beredar, gas beserta material menyembur cukup tinggi di lokasi pengeboran.
Informasi terakhir dari kepolisian menyebut, ada 21 warga yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Mereka mengalami gejala pusing, mual hingga pingsan. Di antara yang menjadi korban, terdapat seorang bayi yang masih berusia enam bulan. Bayi malang itu terpaksa menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
"Kita telah amankan TKP dan evakuasi warga supaya menjauh dari TKP," kata Kapolres Madina AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq.
Pihak SMGP juga mengonfirmasi kejadian itu. Mereka menyebut kejadian itu lokasinya berada di area pengeboran Pad T. Gas H2S keluar bersama material lumpur. Mereka menyebut ada dua kru rig yang juga menjadi korban.
“Sampai pernyataan ini dibuat, semburan lumpur masih terjadi dan tim teknik sedang berupaya untuk melakukan penutupan sumur tersebut,” ujar juru bicara PT SMGP Yani Siskartika dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Di tengah kondisi korban yang dibawa ke rumah sakit, PT SMGP malah meminta warga tidak panik.
“SMGP berharap agar warga sekitar dapat tenang dan tidak panik dalam menerima informasi jika ada yang tidak tepat sumbernya. SMGP akan menginformasikan perkembangan lebih lanjut dan segera memberikan keputusan yang tepat dalam penanganan kejadian ini. SMGP akan selalu mengutamakan keselamatan warga dan pekerja,” tulis Yani.
Kejadian yang telah berulang ini menjadi sorotan dari para pegiat lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut baru-baru ini merilis hasil investigasi terkait dampak operasional PT SMGP terhadap keselamatan warga di sekitar. WALHI merangkum sejumlah kasus di mana, tidak sedikit warga yang menjadi korban.
Baca Juga: Gas PT SMGP Diduga Bocor, Jumlah Korban Disebut Lebih dari 50 Orang
1. Penolakan terhadap PT SMGP sudah berulang kali dilakukan warga
Warga yang menjadi korban kebocoran gas di Madina diboyong ke rumah sakit, Minggu (6/3/2022) petang. (Istimewa)WALHI mencatat sejak 2013, SMGP melakukan eksplorasi di kawasan Mandailing Natal. Mereka telah mendapatkan Izin dari Kementrian ESDM dengan luas WKP 62.900 Ha di 10 Kecamatan dan 138 Desa. Perusahaan itu diperkirakan akan menghasilkan listrik sebesar 240 megawatt.
Sejak kehadirannya, SMGP menuai penolakan dari masyarakat. Tercatat, penolakan dari masyarakat terjadi sejak 2014. Kemudian pada 2015, aksi penolakan warga berujung tewasnya satu orang korban di Desa Maga Lombang.
Penolakan juga terjadi pada 2021. Tepatnya setelah kejadian dugaan keracunan yang menewaskan lima orang pada Januari 2021. Di antara korban tewas juga terdapat usia anak.
“Warga juga melakukan penolakan dua pekan setelah kejadian Maret 2022,” kata Putra Saptian, Manajer Kajian dan Advokasi WALHI Sumut, Minggu malam.
2. Korban tewas terus berjatuhan karena operasional PT SMGP
Forkopimda ketika melihat kondisi warga Desa Sibanggor Julu di rumah sakit umum Panyabungan. (Dok. ANTARA/HO)Hasil investigasi juga membeberkan rangkaian peristiwa yang memakan korban masyarakat. Bahkan ada yang sampai tewas.
Pada 2018, dua orang anak meninggal dunia karena masuk ke dalam sumur milik PT SMGP. Sumur itu disebut tidak memiliki pembatas dan papan peringatan. Sehingga masyarakat bisa bebas mengaksesnya.
Kemudian, pada 2 Januari 2021, kebocoran gas terjadi di Desa Sibanggor Julu. Lima orang meninggal dunia, puluhan lainnya menjalani perawatan di rumah sakit.
Kemudian, pada 6 Maret 2022, kembali terjadi kebocoran sumur gas di Desa Sibanggor Julu. Sebanyak 58 orang dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan. Namun saat itu, PT SMGP membantah jika terjadi kebocoran gas. Hasil penyelidikan dari pihak terkait, juga tak kunjung diketahui publik.
“Menyusul laporan dugaan kebocoran gas H2S di Proyek Sorik Marapi, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran gas H2S,” tulis manajemen PT SMGP dalam keterangannya, Maret lalu.
Kejadian teranyar, dugaan kebocoran gas terjadi pada Minggu 24 April 2022. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit.
“Melihat rentetan peristiwa yang terjadi di atas, WALHI Sumut mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil serta seluruh elemen dan sektor rakyat lainnya untuk sama-sama menyuarakan tentang kasus kejahatan yang dilakukan terhadap manusia dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh SMGP,” kata Putra.
3. Operasional PT SMGP diduga bikin hasil pertanian warga menurun
Potret PT SMGP di Mandailing Natal. (Sumber: ksorka-sorikmarapi.com)Hasil penuturan warga, selama ini Desa Sibanggor Julu, Sibanggor Jae dan Sibanggor Tonga terkenal dengan desa yang lestari. Kondisi lingkungan juga terjaga.
Bahkan di era 2000-2010, desa ini pernah dinobatkan sebagai desa berpenghasilan Jeruk dan Cabai terbaik. Jeruk dan Cabai tersebut, di jual ke wilayah lain seperti Kota Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Setelah SMGP masuk, kondisi berubah. Produksi pertanian menurun. Warga kemudian mulai beralih ke tanaman lainnya.
“Walhi Sumatera Utara harus simpulkan dan rekomendasikan kepada berbagai pihak, khususnya Menteri ESDM agar menutup PT SMGP untuk mencegah terjadinya keberulangan peristiwa bencana Ekologi dan pelanggaran HAM yang terjadi,” pungkas Putra.
WALHI bersama para pegiat dalam waktu dekat akan melaporkan PT SMGP ke Komnas HAM. Karena aktivitas proyek yang dilakukan perusahaan terindikasi melanggar HAM dan abai terhadap kepentingan lingkungan.
Baca Juga: [BREAKING] Sumur SMGP Diduga Kembali Bocor, Belasan Warga Dibawa ke RS
