2. Berharap warga Desa Natumingka mau hadir dan duduk bersama membahas perselisihan

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Toba (Dok. IDN Times)

Ketua DPRD Kabupaten Toba Effendy SP. Napitupulu mengatakan, pada dasarnya perselisihan keduanya dapat terselesaikan dengan cara pedamaian. Namun permasalahan menjadi meruncing akibat dari sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dengan memperkeruh masalah.

Sehingga menurut Effendy SP. Napitupulu sebaiknya dalam pertemuan berikutnya, Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di masyarakat Natumingka, dapat membawa sejumlah masyarakat untuk mendengarkan langsung penjelasan dari sejumlah pihak terkait, termasuk dari pihak perusahaan.

“Kami berharap dalam pertemuan berikutnya agar melibatkan langsung masyarakat Natumingka, dan tidak perlu menghadirkan pihak-pihak lain, yang tidak memiliki kepentingan sebagai perwakilan menyampaikan pendapat. Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu menghadirkan masyarakat Natumingka,” tegasnya dalam pertemuan tersebut.

3. Masyarakat tetap mengklaim tanah adat seluas 2.409,7 Hektare

Dialog antara masyarakat dan PT TPL sebelum terjadi bentrok di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Selasa (18/5/2021). (Dok. IDN Times)

Wakil Bupati Toba Tony M. Simanjutak juga berharap besar perselisihan masyarakat dan perusahaan, dapat segera dilakukan melalui jalur perdamaian.

Menurutnya, Kepala Desa Natumingka harus mampu membantu menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat, dari hasil pertemuan agar perselisihan segera berakhir.

Mewakili aspirasi masyarakat, Kepala Desa Natumingka Kastro Simanjuntak menyampaikan sejumlah permintaan dari masyarakat dalam penyelesaian perselisihan.

Masyarakat tetap mengklaim tanah adat seluas 2.409,7 Ha, memberikan jaminan keamanan di areal yang diklaim sebagai tanah adat, menindaklanjuti peraturan daerah tentang masyarakat adat, menghentikan proses hukum terhadap 3 orang masyarakat Natumingka di kepolisian, dan melampirkan sejarah, data sosial dan peta masyarakat Natumingka.

4. Sejak tahun 1990 PT TPL tidak pernah bermasalah dengan warga Desa Natumingka

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Toba (Dok. IDN Times)

Sementara itu pihak TPL menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak, yang memberikan waktu serta kesempatan dalam upaya penyelesaian perselihan menuju jalan perdamaian.

Direktur TPL Janres Silalahi menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang memberikan perhatiannya pada permasalahan ini. Menurutnya sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini perusahaan resmi secara hukum melakukan operasional kerja, yang berdampingan dengan Desa Natumingka, dan tidak pernah terjadi masalah.

Untuk itu Janres Silalahi mewakili manajemen TPL menyampaikan usulan penyelesaian perselisihan baik di lapangan maupun isu negatif yang tidak berdasarkan fakta di sejumlah sosial media.

“Kami juga menyampaikan kepada forum ini bahwa mengenai tuntutan tanah adat, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian untuk menghindari kerusakan hutan di aeral HTI, sebaiknya perusahaan dapat kembali melaksanakan penanaman yang merupakan kewajiban perusahaan. Kemudian perusahaan tetap mengandeng masyarakat dengan program tumpang sari.

"Perusahaan siap bekerja sama dengan masyarakat dengan mengadopsi Permen LHK No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial,” jelas Janres Silalahi.

Baca Juga: Wilayah Natumingka Dikonsesi, AMAN: Masyarakat Adat Tidak Tahu