TKD Tambahan Sumut Lambat Terserap, Ini Penjelasan Bobby
Realisasi dana tambahan TKD untuk pascabencana di Sumatra Utara masih rendah karena daerah perlu menyusun ulang perencanaan pembangunan.
Lebih dari 50 persen dana dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, sementara pembahasan anggaran juga memengaruhi penggunaannya.
Dari 29 daerah penerima, sembilan kabupaten/kota masih mencatat realisasi di bawah 5 persen per 18 September 2026.
Medan, IDN Times – Realisasi dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana di sejumlah kabupaten/kota di Sumatra Utara masih rendah. Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menyebut persoalan perencanaan hingga dinamika pembahasan anggaran di daerah menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi lambatnya penggunaan dana tersebut.
Bobby mengatakan sebagian besar dana tambahan TKD dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fisik. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menyusun perencanaan baru untuk lokasi yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana pembangunan.
Hal itu disampaikan Bobby kepada wartawan pada Selasa (29/9/2026), saat dimintai tanggapan mengenai rendahnya realisasi TKD tambahan di sejumlah kabupaten/kota di Sumatra Utara.
1. Banyak anggaran untuk pembangunan fisik, daerah perlu menyusun perencanaan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghadiri dan memberi sambutan pada Pelantikan Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Sumut dan Seminar Adat Budaya Minangkabau di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Sabtu (26/9/2026). (Dok. Pemprov Sumut) Bobby mengatakan lebih dari 50 persen dana tambahan TKD yang dikembalikan ke daerah digunakan untuk kebutuhan fisik dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Persoalannya, menurut Bobby, sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan akibat bencana sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketika dana tambahan diberikan, pemerintah daerah harus kembali menyusun perencanaan sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan.
"Yang kedua, ini juga sering kami sampaikan, bukan membela, tapi menginformasikan yang ada di lapangan, di atas 50 persen itu TKD yang dikembalikan itu kebanyakan untuk fisik, persoalannya kami tanyakan kenapa lambat, itu pertama rata-rata yang rusak terkena bencana kan sebelumnya tidak ada perencanaan pembangunan di situ, ketika TKD dikembalikan itu seluruh daerah harus membuat perencanaan ulang lagi, kalau boleh memberikan estimasi waktu, biasanya perencanaan sudah makan waktu 2 bulan, belum lagi tender-tendernya segala macam sudah 2 bulan," jelasnya.
Menurut Bobby, tahapan perencanaan dan pengadaan tersebut membuat dana yang sudah tersedia tidak otomatis dapat langsung digunakan untuk pembangunan.
Ia berharap proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dilakukan lebih efisien agar pemanfaatan anggaran tidak semakin tertunda.
2. Hubungan eksekutif dan legislatif juga disebut berpengaruh
Gubernur Sumut, Bobby Nasution (Instagram @bobbynst) Selain persoalan teknis, Bobby menyinggung hubungan antara pemerintah daerah dan legislatif sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi penggunaan dana tambahan TKD.
Ia mengingatkan kepala daerah agar memastikan dana tersebut tetap digunakan sesuai peruntukannya. Bobby menegaskan tambahan TKD diberikan untuk penanganan dampak bencana, bukan untuk membiayai kebutuhan lain di luar tujuan tersebut.
"Yang ketiga persoalannya biasanya antara eksekutif dan legislatifnya, makanya ini saya minta terutama ini TKD tambahan yang diberikan oleh Pak Presiden dan sudah diingatkan uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan, jadi begitu itu ditambahkan ke anggaran murni, saya bukan mau gimana-gimana tapi ada bupati/wali kota menyampaikan, tolong itu uangnya untuk bencana nggak boleh untuk bangun rumah dinas, nggak boleh untuk beli kendaraan dinas," tuturnya.
Bobby kembali menegaskan bahwa dana tersebut bukan tambahan pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas setelah masuk ke dalam anggaran.
"Dan sudah diingatkan uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan, bukan dari pajak. Jadi, begitu itu ditambahkan ke anggaran, murni uangnya itu untuk bencana. Tidak boleh untuk bangun rumah dinas, tidak boleh untuk beli kendaraan dinas. Jadi tolong jangan ada hal-hal seperti itu," katanya.
3. Dari 29 daerah penerima, masih ada 9 yang serapannya di bawah 5 persen
Caroline Cicilia Nababan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/7), setelah meraih medali emas pada ajang Asia Science & Mathematics Competition (ASMC) Global Round 2026. (dok. Pemprov Sumut) Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per 18 September 2026, sebanyak 29 dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara menerima tambahan TKD.
Empat daerah yang tidak memperoleh tambahan tersebut yakni Kabupaten Toba, Nias Barat, Mandailing Natal, dan Labuhanbatu Selatan. Dari 29 daerah penerima, sebanyak 18 kabupaten/kota tercatat telah merealisasikan lebih dari 15 persen anggarannya. Sementara dua daerah berada pada kisaran 5–15 persen dan sembilan daerah lainnya masih memiliki realisasi di bawah 5 persen.
Kabupaten Labuhanbatu tercatat memiliki realisasi terbesar. Dari anggaran Rp81,3 miliar, realisasi yang tercatat mencapai Rp36,8 miliar. Sementara itu, Kabupaten Batu Bara baru merealisasikan Rp500 juta dari total anggaran Rp166 miliar atau sekitar 0,3 persen.
Realisasi rendah juga tercatat di sejumlah daerah lain. Tapanuli Utara, misalnya, memiliki anggaran Rp70,1 miliar dengan realisasi Rp290 juta. Kemudian Tapanuli Tengah menerima anggaran Rp123,7 miliar dengan realisasi Rp620 juta, sedangkan Nias memiliki anggaran Rp59,3 miliar dengan realisasi Rp420 juta.
Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penggunaan anggaran tersebut.
"Sebenarnya ya, yang pertama tentu kita minta percepatan," kata Bobby.
Data realisasi tersebut merupakan posisi per 18 September 2026. Artinya, angka serapan masing-masing kabupaten/kota masih dapat berubah setelah periode tersebut.
Berikut Daftar Realisasi Dana Tambahan TKD Kabupaten/Kota di Sumut Per 18 September 2026
1. Kabupaten Labuhanbatu
• Anggaran: Rp 81,3 miliar
• Realisasi: Rp 36,8 miliar
2. Kabupaten Simalungun
• Anggaran: Rp 412,9 miliar
• Realisasi: Rp 148,1 miliar
3. Kabupaten Dairi
• Anggaran: Rp 120,3 miliar
• Realisasi: Rp 37,5 miliar
4. Kabupaten Deli Serdang
• Anggaran: Rp 493,9 miliar
• Realisasi: Rp 153,7 miliar
5. Kabupaten Serdang Bedagai
• Anggaran: Rp 226,3 miliar
• Realisasi: Rp 70,4 miliar
6. Kabupaten Nias Utara
• Anggaran: Rp 127,4 miliar
• Realisasi: Rp 39,3 miliar
7. Kota Pematangsiantar
• Anggaran: Rp 164,3 miliar
• Realisasi: Rp 48,6 miliar
8. Kabupaten Labuhanbatu Utara
• Anggaran: Rp 158,4 miliar
• Realisasi: Rp 45,0 miliar
9. Kabupaten Asahan
• Anggaran: Rp 261,0 miliar
• Realisasi: Rp 69,0 miliar
10. Kabupaten Nias Selatan
• Anggaran: Rp 88,1 miliar
• Realisasi: Rp 20,6 miliar
11. Kota Padangsidimpuan
• Anggaran: Rp 111,0 miliar
• Realisasi: Rp 24,4 miliar
12. Kabupaten Humbang Hasundutan
• Anggaran: Rp 58,5 miliar
• Realisasi: Rp 12,3 miliar
13. Kabupaten Padang Lawas
• Anggaran: Rp 74,3 miliar
• Realisasi: Rp 15,2 miliar
14. Kabupaten Tapanuli Utara
• Anggaran: Rp 70,1 miliar
• Realisasi: Rp 0,29 miliar
15. Kabupaten Pakpak Bharat
• Anggaran:Rp 33,4 miliar
• Realisasi: Rp 6,44 miliar
16. Kota Sibolga
• Anggaran: Rp 90,5 miliar
• Realisasi: Rp 15,7 miliar
17. Kabupaten Samosir
• Anggaran: Rp 38,2 miliar
• Realisasi: Rp 6,33 miliar
18. Kota Tanjungbalai
• Anggaran: Rp 80,2 miliar
• Realisasi: Rp 12,1 miliar
19. Kota Gunungsitoli
• Anggaran: Rp 102,3 miliar
• Realisasi: Rp 13,8 miliar
20. Kota Medan
• Anggaran: Rp 565,4 miliar
• Realisasi: Rp 50,0 miliar
21. Kabupaten Karo
• Anggaran: Rp 101,5 miliar
• Realisasi: Rp 4,27 miliar
22. Kabupaten Langkat
• Anggaran: Rp 352,3 miliar
• Realisasi: Rp 13,4 miliar
23. Kabupaten Padang Lawas Utara
• Anggaran: Rp 54,3 miliar
• Realisasi: Rp 1,77 miliar
24. Kota Tebing Tinggi
• Anggaran: Rp 107,3 miliar
• Realisasi: Rp 3,45 miliar
25. Kabupaten Tapanuli Selatan
• Anggaran: Rp 255,9 miliar
• Realisasi: 5,48 miliar
26. Kota Binjai
• Anggaran: Rp 146,7 miliar
• Realisasi: Rp 1,66 miliar
27. Kabupaten Nias
• Anggaran: Rp 59,3 miliar
• Realisasi: Rp 0,42 miliar
28. Kabupaten Tapanuli Tengah
• Anggaran: Rp 123,7 miliar
• Realisasi: Rp 0,62 miliar
29. Kabupaten Batu Bara
• Anggaran: Rp 166,0 miliar
• Realisasi: Rp 0,50 miliar
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
