Terkait Papua, KontraS : Pemerintah Harus Sikapi Oknum Intoleran
Penegakan hukum harus transparan dan tidak diskriminatif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara angkat bicara terkait runtutan kejadian yang berujung pada kekisruhan di Papua. Lembaga non pemerintah besutan Almarhum Munir Said Thalib itu mengecam tindakan persekusi yang diduga dilakukan sekelompok oknum dan aparat pemerintah.
Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam Lubis mengatakan, tindakan diskriminatif bahkan diduga rasis ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk melakukan penanganan konflik.
“Kami dari KontraS mengecam tindakan seperti ini. Seharusnya di negara kita yang demokratis harus mengedepankan cara-cara persuasif,” kata Amin, Senin (19/8) malam.
1. Aparat keamanan harus menindak kelompok diskriminatif terhadap warga Papua
Sebagai langkah penegakan hukum, kata Amin, aparat keamanan harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai ada lagi oknum atau pun kelompok intoleran yang melakukan diskriminasi terhadap etnis atau pun golongan.
“Ini sangat tidak manusiawi jika dibiarkan. Jangan sampai negara malah melakukan pembiaran ataupun ikut juga melakukan cara-cara rasis atau pun kekerasan. Itu bukan solusi,” ungkap mantan aktifis HMI itu.
Baca Juga: [BREAKING] Manokwari Rusuh, Mahasiswa Papua di Medan juga Unjuk Rasa
Baca Juga: Soal Ujaran Berbau Rasis, Warga Papua Tuntut Permohonan Maaf Segera