Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Medan, IDN Times – Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU). JK –sapaan akrabnya—menolak pernyataan itu.
"Itu bukan hadiah. (Kemenag) Itu merupakan keharusan karena negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga tentunya semua agama sangat penting untuk diayomi," sebut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu di Medan, Senin (25/10/2021).
Baca Juga: Jusuf Kalla Tegaskan PMI Netral Pada Pemilu 2024
1. JK menegaskan, Kemenag bukan hanya untuk NU
Muhammad Jusuf Kalla saat hadir di Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Sumut, Senin (25/10/2021). (Feri Ardian/Diskominfo Sumut) JK pun kembali menegaskan, jika Kemenag bukan hanya untuk NU saja. Kemenag adalah lembaga untuk mengayomi seluruh agama dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia.
"Jadi bukan hanya untuk NU tapi untuk semua agama, dan semua organisasi keagamaan itu diayomi pemerintah lewat kementrian agama," ucapnya.
2. Pernyataan Menag memancing perdebatan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ANTARA FOTO) Sebelumnya, dalam sebuah webinar yang digelar oleh Nahdlatul Ulama (NU), Yaqut menyatakan Kementerian Agama dibentuk sebagai hadiah dari negara untuk NU dan bukan untuk umat Islam secara umum.
"Kenapa bisa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Yang mengusulkan menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasekjen yang waktu itu (menjadi) ulama, maka lahirlah Kementerian Agama," ungkap Yaqut ketika berbicara di webinar dengan tajuk "Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya dan Revolusi Teknologi" yang diunggah ke YouTube Televisi Nadhlatul Ulama pada 20 Oktober 2021 lalu.
Ia menjelaskan, ketika itu sempat muncul perdebatan bahwa Kementerian Agama dibentuk oleh pemerintah untuk umat Islam saja. Ada pula yang menyebut Kemenag harus menjadi kementerian bagi semua agama.
"Lalu, ada yang tidak setuju dan mengatakan kementerian ini haruslah kementerian agama Islam. Maka, saya bantah," ujarnya.
Lantaran ia menilai Kemenag adalah hadiah dari negara untuk NU, maka wajar bagi institusi itu meminta ada direktorat jenderal pesantren. "Itu kan wajar-wajar saja dan tidak ada yang salah dengan itu," tutur dia lagi.
Namun, pernyataan tersebut memicu kritik keras dari pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas. Ia mendesak agar Kemenag sebaiknya dibubarkan saja karena sering membuat gaduh.
Baca Juga: Muhammadiyah Heran Yaqut Sebut Kemenag Hadiah Negara untuk NU
