Sertifikat Geopark Tidak Akan Terbit Jika Keramba Ada di Danau Toba
Menpar juga dukung Danau Toba Zero Keramba
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Toba Samosir, IDN Times – Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi isu utama yang ada di Danau Toba. Keramba disebut menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan di danau terbesar di Asia Tenggara itu.
Gubernur Sumatera Utara juga didesak mengeluarkan regulasi soal KJA di Danau Toba. Pertimbangannya adalah, Danau Toba masuk dalam destinasi superprioritas, yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo.
Menteri Pariwisata Arief Yahya pun kembali menyinggung soal KJA. Dia juga ingin Danau Toba menjadi daerah zero keramba.
Baca Juga: Rapat dengan Jokowi, Edy Rahmayadi Bahas Pencemaran Danau Toba
1. Sertifikasi Unesco Global Geopark juga mendorong zero keramba
Saat ini, pemerintah sedang getol memperjuangkan Danau Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari Wisatawan Mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju.
Arief Yahya, mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Meskipun kata dia, keberadaan keramba bukan berarti mengganggu sertifikasi itu.
“Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini kalau kita analogikan, Saya datang ke Danau Tondani, ada yang tanya, bagaiman menghilangkan enceng gondok. Saya bilang. Kalau tidak berani mengadakan even di Tondano seumur- umur, tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja Unesco. Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau gak bersih, gak keluar sertifikat,” ujar Arief Yahya saat meninjau destinasi The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (18/7) petang.
Baca Juga: Yuk Keliling Danau Toba Naik Kapal Wisata Khas Batak, Segini Tarifnya