TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rizal Ramli Sentil Luhut Aktor untuk Muluskan Jokowi 3 Periode

Rizal sebut 7 tahun terakhir masa emas Oligarki

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Medan, IDN Times – Ekonom senior Rizal Ramli memberi kritik pedas terhadap berbagai polemik yang terjadi di Indonesia selama kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden. Hampir dua periode, tidak ada perubahan signifikan. Justru dalam beberapa sektor malah memburuk.

Rizal juga menyebut, dalam kepemimpinan Jokowi, malah membuka ruang bagi para pemburu rente. Kebijakan yang dibuat juga lebih besar memberi porsi para pengusaha.

“Dalam sejarah Indonesia modern, sejak tujuh tahun terakhir ini adalah masa emas dari oligarki,” tukas Rizal saat ditemui di Kota Medan, Senin (21/3/2022).

Baca Juga: Polemik Minyak Goreng, Rizal Ramli Sebut Negara Kalah dengan Mafia

1. Rizal bandingkan Jokowi dengan para pendahulu

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Rizal yang telah malang melintang dan mengemban berbagai jabatan di pemerintahan membandingkan pemerintahan Jokowi dengan para pendahulunya.

“Zaman Pak Harto, taipan-taipan banyak gak? Banyak!, Kuasa gak? Kuasa! Bisa gak dia mesan Undang-Undang kepada Seoharto? Gak bisa! Pak Harto kuat, terus timnya kuat,” ujar Menko Perekonomian era Gus Dur itu.

Begitu juga pada saat era Habibie dan Abdurrahman Wahid dan Megawati memimpin. Seluruh kebijakan tidak bisa semerta – merta diatur oleh para pengusaha.

“Menkonya kita, bagaimana lu bisa perintah-perintah gue yang ada gue usir lu yakan, bawa lobby boleh, siapa aja kita terima, tapi kita yang netapin kebijakan ekonomi bukan pengusaha,” ujar Rizal berkisah saat dirinya menjabat.

2. Rizal sebut di era Jokowi undang-undang bisa dipesan

(Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ibu Iriana Jokowi) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Rizal juga tanpa ragu menyebut tidak sedikit pengusaha yang masuk dalam pemerintahan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan juga lebih memberi ruang para pengusaha. Bahkan dia menduga kuat ada tindakan korupsi dalam membuat kebijakan.

“Mereka pesan Undang-Undang Omnibuslaw, mereka pesan Undang-undang Minerba yang sangat nguntungi mereka, harusnya semua konsensi tambang, harus dikembalikan ke negara dulu, terserah mau kasih atau enggak, ini mereka minta perpanjangan dua puluh tahun yang nilai total, nilai lisensi tambang itu ratusan miliar dollar,” imbuhnya.

Baca Juga: Rizal Ramli Cerita Pernah Perintah Luhut Turunkan Harga Minyak Goreng

Berita Terkini Lainnya