Cegah Keberpihakan saat Pilkada, Akun Media Sosial PNS Akan Dipantau
Jika ada yang ketahuan langsung lapor ke Bawaslu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus waspada menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Jika ketahuan ikut kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon bisa pidana buntutnya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun akan memantau media sosial milik ASN. Netralitas ASN akan menjadi sorotan penting.
Baca Juga: Sudah Anak Empat, 9 Potret Celine Evangelista yang Masih Bak ABG
1. Jika ada ASN yang mengampanyekan salah satu calon maka akan langsung ditindak
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemantauan di media sosial. Jika ada ASN yang mengampanyekan salah satu calon maka akan langsung ditindak.
"Bawaslu bisa mengawasi ASN apabila berkampanye di media sosial, bila adanya dugaan pelanggaran netralitas perlu dilakukan kajian untuk disampaikan ke Komisi ASN. Jadi, kalau ada unsur pidana akan diteruskan kepada kepolisian dan apabila itu hoaks maka dilakukan tag down. Jadi, bagi ASN berkampanye di media sosial bisa diancam pidana," tutur Fritz.
Pengawasan di Sumut akan diperketat. Khususnya di Kota Medan dengan pengguna media sosial yang banyak.
"Harapan kita, kepada ASN dan masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial selama berlangsungnya Pilkada. Tidak sembarangan memberikan tanda like pada status orang lain dalam proses pencalonan atau berita hoaks, perlu kita sampaikan ini adalah Pilkada proses demokrasi harus kita dukung bersama," jelas Fritz.
Baca Juga: Anak Konglomerat, 10 Gaya Sederhana nan Elegan Presenter Ovi Dian