TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bisa Dapat Bunga Ringan, Wagub Ijeck Dorong Koperasi Manfaatkan KUR

Ijeck: Melalui KUR, usaha pasti berkembang lebih cepat

IDN Times/Masdalena Napitupulu

Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus mendorong koperasi untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disiapkan pemerintah.

Hal tersebut untuk membantu akses permodalan koperasi agar mendapatkan bunga ringan.

Baca Juga: Perumda Tirta Nauli Sibolga Laporkan Pencurian Katub Air ke Polisi

1. Koperasi harus mampu berinovasi

Ilustrasi pelaku UMKM. (IDN Times/Dhana Kencana)

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah menjelaskan bahwa koperasi harus mampu berinovasi. Koperasi juga harusnya jauh lebih mudah memberikan kepercayaan kepada perbankan karena sifatnya yang sudah kolektif. Untuk itu, GKPRI Sumut bisa memanfaatkan Bank Sumut dan bank-bank pemerintah lainnya untuk mendapatkan KUR.

"Kita sedang dorong KUR ini agar realisasinya lebih banyak lagi di masyarakat. Tahun lalu kita mendapatkan angka yang tidak terlalu banyak dari anggaran yang sudah disiapkan pemerintah. Menko Perekonomian langsung memanggil saya untuk mendorong percepatan ini. Kalau saya tidak salah tahun ini sudah disiapkan lebih kurang Rp300 triliun," ujar Wagub saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Sumut di Prime Plaza Hotel Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (24/5/2022).

2. Wagub sebut masyarakat banyak terlilit utang karena tidak mengerti perbankan

Dari jumlah itu, kata Wagub, Sumut hanya mendapat tidak sampai Rp1 triliun. Makanya harus didorong percepatan realisasinya. Karena melalui KUR, usaha pasti berkembang lebih cepat.

"Kita sadari saat ini kenapa masyarakat kita banyak terlilit utang, karena tidak mengerti perbankan. Kemudian tidak bergabung dalam koperasi. Sementara yang hadir di sini bisa memanfaatkan KUR ini," ujarnya.

Koperasi pegawai juga harus melihat peluang usahanya untuk menambah unit-unit usahanya. Menurutnya, hal itu sangat memungkinkan, karena di kepegawaian diketahui potensi dan permasalahannya

Baca Juga: Potret Banjir Rob Belawan 2022, Terparah Sepanjang Sejarah

Berita Terkini Lainnya