Sekjen Apindo: Pelaku Usaha di Sumut Harus Diberikan Kepastian Hukum

1. Persoalan yang kerap dialami dunia usaha adalah soal pertanahan, tenaga kerja, lingkungan dan perizinan

Pria berkacamata ini sangat miris mendapat kabar adanya gangguan terhadap dunia usaha di masa pandemi ini. Padahal, hubungan antara pengusaha dan pekerjanya cukup baik, namun dikarenakan pihak luar yang datangnya dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non-Goverment Organization) ribut-ribut sehingga memicu image negatif terhadap iklim investasi.

"Harusnya LSM sebagai lembaga independen yang mengadvokasi, mengayomi, melayani dan menjembatani komunikasi masyarakat berperan sebagai mediator. Bukan malah menjadi sutradara dan aktor meributkan dunia usaha," beber Laks seraya menambahkan, kondisi seperti ini kerap terjadi bahkan di masa pandemi masih ada juga oknum LSM/NGO yang menjadi sutradara meributi bahkan memprovokasi masyarakat dengan dunia usaha.

Laks menyayangkan ketidaktegasan pemerintah untuk mendukung kelangsungan industri dalam berusaha. "Harusnya pemerintah memberikan kepastian hukum dalam berusaha sesuai tupoksinya," cetus Laks.

Dari kacamata Laks, persoalan yang kerap dialami dunia usaha adalah sektor pertanahan, tenaga kerja, lingkungan dan perizinan. "Yang paling domain mencuat ke publik adalah persoalan pertanahan dengan pengklaiman tanah adat/tanah ulayat. Persoalan ini sangat mengganggu dan merugikan dunia usaha. Karena bakal mengganggu aktivitas produksi," sebut Laks.